Delapan Langkah untuk Pertumbuhan yang Lebih Cepat
Gede Sandra
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 memang memberi sinyal positif. Ekonomi tumbuh 5,6 persen, ditopang antara lain oleh strategi front-loading anggaran serta tingginya konsumsi masyarakat pada periode hari besar keagamaan. Namun, capaian itu belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri.
Ada sejumlah tanda yang perlu dibaca dengan hati-hati. Pertama, Indonesia Manufacturing PMI pada April 2026 turun ke level 49,1. Angka ini menunjukkan kontraksi di sektor manufaktur. Kedua, survei Kadin pada 17 Maret–5 April 2026 menunjukkan 40,5 persen pengusaha menilai kondisi bisnis melemah, 44,5 persen menilai kinerja industri melemah, dan 39 persen pengusaha tidak berencana melakukan investasi dalam enam bulan ke depan.
Para responden survei Kadin menggambarkan dua tekanan utama yang mereka hadapi: permintaan tertahan karena daya beli masyarakat melemah, sementara biaya produksi naik dan menekan margin keuntungan. Ketiga, pertumbuhan kredit perbankan juga masih tertahan di kisaran 9 persen. Pada Maret 2026, kredit perbankan tumbuh 9,46 persen, belum mampu menembus dua digit sebagaimana dibutuhkan untuk mendorong ekspansi dunia usaha.
Padahal, jika merujuk pengalaman pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi 6–7 persen membutuhkan dorongan kredit perbankan di atas 20 persen. Dengan kata lain, mesin pembiayaan sektor riil belum bekerja sekuat yang dibutuhkan untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat.
Situasi ini tidak bisa dipandang ringan. Pelemahan daya beli menahan permintaan. Ketika permintaan turun, pengusaha akan mengurangi produksi. Pengurangan produksi dapat berlanjut menjadi pengurangan jam kerja, bahkan pemutusan hubungan kerja. Jika dibiarkan, rantai ini akan bermuara pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi kenaikan biaya produksi. Harga bahan baku dan modal meningkat akibat dampak perang Iran, sementara tuntutan kenaikan upah juga terus muncul. Tekanan pada margin keuntungan dapat mendorong sebagian pengusaha memindahkan pabrik ke kawasan dengan biaya produksi lebih rendah. Relokasi industri semacam ini berisiko memicu PHK massal di wilayah yang ditinggalkan.
Jika persoalannya adalah kenaikan harga bahan baku dan modal akibat perang, pilihan pengusaha menjadi semakin sempit. Mereka bisa mengurangi pegawai, menekan produksi, atau dalam situasi ekstrem, menutup pabrik.
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah pertumbuhan nilai tambah. Sebagaimana dijelaskan Mankiw, Produk Domestik Bruto merupakan total nilai tambah yang dihasilkan seluruh perusahaan dalam sistem perekonomian. Nilai tambah terbesar biasanya lahir dari sektor manufaktur. Karena itu, pelemahan manufaktur berarti pelemahan penciptaan nilai tambah, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Jika momentum kuartal I-2026 gagal dijaga, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya akan melambat ke bawah 5,6 persen. Untuk menahan ancaman PHK sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi, ada delapan langkah yang perlu segera ditempuh.
Pertama, tegaskan kembali agenda reindustrialisasi
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto perlu menegaskan komitmen pada agenda reindustrialisasi dengan mempercepat pelaksanaan program hilirisasi BUMN. Proyek-proyek yang telah diumumkan tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tetapi harus benar-benar mulai berjalan pada tahun ini.
Pemerintah telah menyampaikan bahwa pada tahap pertama, Februari 2026, dan tahap kedua, April 2026, masing-masing telah dilakukan 13 groundbreaking. Dengan demikian, total proyek hilirisasi yang telah dimulai tahun ini mencapai 26 proyek.
Proyek tersebut mencakup hilirisasi migas, batu bara menjadi DME pengganti LPG, nikel menjadi baja nirkarat, bauksit menjadi alumina dan aluminium, besi menjadi slab baja karbon, aspal, sawit menjadi oleofood dan biodiesel, kelapa menjadi MCT, coconut flour, dan activated carbon, pala menjadi oleoresin, bioetanol, bioavtur dari minyak jelantah, peternakan ayam, serta garam industri.
Rencananya, hilirisasi tahap ketiga dan keempat juga akan menyusul pada tahun ini. Dalam kerangka sinyal pasar, politik investasi, dan diplomasi ekonomi, proyek-proyek tersebut harus dipastikan benar-benar berjalan.
Pemerintah perlu mengantisipasi sejumlah hambatan, mulai dari potensi batalnya pencairan kredit perbankan, belum tersedianya off-taker, kenaikan harga energi, masalah logistik, perizinan, lahan, perubahan regulasi, hingga biaya rente dalam birokrasi.
Selain itu, proyek kilang onshore Masela berikut kompleks industri petrokimia di sekitarnya juga harus dipastikan dapat dimulai pada tahun ini.
Kedua, lindungi manufaktur dari dampak perang Iran
Pemerintah perlu segera membantu industri manufaktur yang terdampak perang Iran, terutama dengan mencarikan sumber bahan baku alternatif dari wilayah yang tidak terdampak perang serta mengurangi beban pajak bagi industri yang paling terpukul.
Beberapa sektor industri nasional sangat bergantung pada kelancaran jalur Selat Hormuz, antara lain industri petrokimia swasta, plastik, popok, dan pupuk. Ketika rantai pasok terganggu, biaya bahan baku naik dan tekanan terhadap produksi dalam negeri semakin berat.
Industri penerbangan nasional juga perlu mendapat perhatian karena kenaikan harga jet fuel dapat meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Untuk sektor-sektor yang terkena dampak langsung, insentif pajak dapat menjadi bantalan sementara agar tekanan biaya tidak segera berubah menjadi PHK.
Ketiga, percepat pembentukan satgas PHK
Pemerintah perlu mempercepat pembentukan satuan tugas PHK. Satgas ini harus bertugas membantu korban PHK memperoleh pekerjaan baru, menghubungkan mereka dengan sektor usaha yang masih tumbuh, serta memastikan penyaluran jaminan pengangguran selama masa transisi.
Keterlibatan serikat buruh menjadi sangat penting. Mereka memahami persoalan pekerja di lapangan, mengetahui sektor mana yang paling rentan, dan terbiasa memperjuangkan hak-hak buruh.
Untuk menjaga daya beli korban PHK selama menunggu pekerjaan baru, pemerintah dapat menyalurkan dukungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan pengangguran. Kebijakan ini bukan hanya perlindungan sosial, tetapi juga instrumen menjaga konsumsi rumah tangga agar tidak jatuh terlalu dalam.
Keempat, realistiskan program perumahan menjadi satu juta rumah per tahun
Program pembangunan tiga juta rumah per tahun perlu dikaji ulang karena target tersebut tidak realistis. Pemerintah sebaiknya memfokuskan target pada satu juta rumah per tahun, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan skema yang lebih masuk akal.
Lambannya program perumahan terjadi antara lain karena pemerintah terlalu bergantung pada taipan properti. Ketika kepentingan bisnis mereka tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat, program menjadi tersendat.
Karena itu, pendekatannya perlu diubah. Negara harus mengambil peran lebih besar dengan bekerja sama bersama koperasi-koperasi perumahan yang beranggotakan pekerja. Pendanaan dapat menggunakan dana BPJS Ketenagakerjaan dengan skema bunga dan cicilan ringan di bawah standar pasar properti, misalnya bunga 5 persen per tahun dan cicilan sekitar Rp600 ribu per bulan.
Bank Himbara tidak perlu terlalu dibebani dalam program ini agar mereka dapat lebih fokus membiayai kredit sektor produktif lain. Dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, dana pekerja dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja itu sendiri.
Kelima, integrasikan Koperasi Desa Merah Putih dengan hilirisasi
Koperasi Desa Merah Putih harus diintegrasikan dengan agenda hilirisasi dan reindustrialisasi, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
Saat ini, mayoritas program hilirisasi yang didorong BUMN masih terpusat pada sektor migas dan mineral. Sementara sektor-sektor berbasis sumber daya desa justru belum menjadi fokus utama. Padahal, sektor inilah yang dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan memperkuat basis produksi rakyat.
Koperasi Desa Merah Putih yang ideal tidak boleh berhenti sebagai koperasi konsumsi, apotek, atau simpan pinjam. Ia harus naik kelas menjadi koperasi produksi yang memiliki pabrik-pabrik kecil untuk mengolah sumber daya lokal.
Jika pola ini berjalan, bukan tidak mungkin setiap desa memiliki pabrik yang dikelola koperasi desanya sendiri. Pengalaman China pada akhir 1970-an hingga 1990-an memberi pelajaran penting. Saat itu muncul fase yang dikenal sebagai one village, one factory melalui model Township and Village Enterprises. Hampir setiap desa memiliki pabrik yang dikelola secara kolektif atau melalui kolaborasi dengan pemerintah lokal dan swasta.
Pada masa jayanya, unit-unit tersebut menyumbang sekitar 25–30 persen PDB China. Meskipun setelah tahun 2000-an banyak yang mengalami demerger, privatisasi, tutup, atau naik kelas menjadi perusahaan nasional, fase tersebut tetap menjadi fondasi penting kebangkitan industri pedesaan China.
Keenam, percepat reforma agraria
Pemerintah perlu mempercepat penyelesaian konflik agraria dan memperkuat pelaksanaan reforma agraria. Tujuannya bukan hanya memberi kepastian atas tanah, tetapi juga meningkatkan daya beli petani serta menyediakan lahan bagi kebutuhan perumahan dan reindustrialisasi.
Di pedesaan, kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh akses terhadap tanah. Distribusi lahan kepada petani merupakan kebijakan struktural yang dapat meningkatkan daya beli secara signifikan. Ketika daya beli petani naik, konsumsi masyarakat desa juga meningkat, terutama terhadap barang-barang yang tidak diproduksi di desa.
Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga masih menyumbang lebih dari separuh perekonomian, sekitar 53–55 persen. Karena itu, peningkatan konsumsi masyarakat desa dapat menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengalaman negara-negara Asia Timur seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan menunjukkan bahwa reforma agraria ikut berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi. Reforma agraria dalam konteks Indonesia juga harus dipahami lebih luas: tidak hanya untuk distribusi tanah kepada petani, tetapi juga untuk menyediakan lahan bagi reindustrialisasi dan pembangunan perumahan rakyat.
Ketujuh, perluas kredit untuk koperasi dan UMKM
Ketimpangan akses kredit perbankan harus segera diperbaiki. Saat ini, sekitar 83 persen kredit dinikmati korporasi besar dan BUMN, sementara hanya sekitar 17 persen yang terbagi untuk jutaan UMKM dan koperasi.
Padahal, sektor UMKM menyerap tenaga kerja paling besar, mencapai sekitar 120 juta orang atau 97 persen tenaga kerja nasional. Sebaliknya, korporasi besar-menengah dan BUMN hanya menyerap sekitar 5 juta pekerja atau 3 persen tenaga kerja nasional.
Jika pemerintah ingin meningkatkan daya beli mayoritas rakyat, maka alokasi kredit harus diarahkan lebih besar kepada sektor yang menyerap mayoritas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dapat dicapai apabila perbankan, baik Himbara maupun swasta, dikondisikan untuk meningkatkan porsi kredit kepada koperasi dan UMKM hingga 30–40 persen dari total kredit perbankan yang mencapai sekitar Rp8.659 triliun.
Kedelapan, tangkap peluang ekonomi baru di Selat Malaka
Indonesia juga perlu menangkap potensi ekonomi besar di Selat Malaka. Pada 2025, Selat Malaka dilintasi sekitar 102 ribu kapal. Arus pelayaran sebesar ini seharusnya menjadi sumber ekonomi baru bagi Indonesia, khususnya di sepanjang pantai timur Sumatra.
Jika Indonesia membangun layanan pendukung kapal seperti bunkering, provisioning, crew services, perbaikan ringan, dan trans-shipment, potensi penerimaan ekonomi sangat besar. Rata-rata setiap kapal dapat menghasilkan tambahan pendapatan sekitar USD300 ribu atau setara Rp5 miliar.
Dengan asumsi konservatif hanya 25 persen kapal yang melintas dapat dilayani, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan penerimaan sekitar USD7,7 miliar atau sekitar Rp133 triliun per tahun.
Peluang sebesar ini tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja. Selat Malaka bukan hanya jalur pelayaran dunia, tetapi juga ruang ekonomi strategis yang selama ini belum cukup dimanfaatkan Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tidak cukup hanya mengandalkan konsumsi musiman atau percepatan belanja pemerintah pada awal tahun. Indonesia membutuhkan mesin pertumbuhan yang lebih kokoh: industri yang bergerak, kredit yang mengalir ke sektor produktif, desa yang naik kelas menjadi basis produksi, pekerja yang terlindungi, petani yang memiliki akses tanah, dan wilayah strategis yang dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi baru.
Delapan langkah ini bukan sekadar daftar kebijakan. Ini adalah agenda untuk menjaga momentum, menahan gelombang PHK, memperkuat daya beli, dan membawa ekonomi Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan sedang.
Jika pemerintah mampu bergerak cepat, terukur, dan konsisten, pertumbuhan di atas 6 persen bukan sekadar target di atas kertas. Ia bisa menjadi kenyataan ekonomi yang dirasakan langsung oleh rakyat.