MBG Harus Dibaca Sebagai Ekonomi Sirkular, Bukan Sekadar Bantuan

Saya melihat terlalu banyak orang ingin menilai program Makan Bergizi Gratis hanya dari permukaannya. Seolah-olah seluruh ceritanya selesai pada pertanyaan sederhana: apakah anak-anak sudah menerima makanan atau belum. Bagi saya, cara melihat seperti itu terlalu pendek untuk program yang memang sejak awal dirancang sebagai cerita panjang. Ini bukan cerpen. Ini maraton. Bahkan maraton estafet, karena yang sedang disentuh bukan hanya soal perut anak-anak, melainkan juga tubuh biologis mereka, kualitas sumber daya manusia, ekonomi rakyat, dan masa depan keluarga miskin di desa maupun di kota.

Ketika dulu kami ikut menyusun buku putih—atau lebih tepatnya buku merah putih—tentang Makan Bergizi Gratis, yang kami bangun bukan sekadar rancangan distribusi makanan. Yang saya kerjakan sendiri adalah memastikan agar program ini mampu menghidupkan aktivitas ekonomi petani lokal. Saya ingin petani yang rajin bekerja punya pasar yang jelas. Saya ingin nelayan, peternak, dan produsen pangan di desa-desa tahu bahwa hasil kerja mereka dibutuhkan negara, dibeli negara, dan disalurkan kembali kepada anak-anak mereka sendiri melalui dapur-dapur Makan Bergizi Gratis. Itu inti yang saya lihat sejak awal.

Karena itu, saya selalu mengatakan bahwa keberhasilan Makan Bergizi Gratis tidak bisa diukur semata dari 82 juta anak yang setiap hari menerima makanan bergizi. Itu memang minimum yang harus dicapai. Tetapi cerita besarnya jauh lebih luas. Saya ingin anak yang makan telur, ayam, ikan, buah, dan sayur itu tidak memakan produk yang datang entah dari mana. Saya ingin sebanyak mungkin yang dia makan itu berasal dari kerja orang tuanya sendiri, atau dari tetangganya sendiri, atau dari petani dan peternak di desanya sendiri. Dengan begitu, yang bergerak bukan hanya tubuh anak itu, tetapi juga ekonomi rakyat di sekitarnya.

Di situlah saya memakai istilah ekonomi sirkular. Uang berputar. Kerja rakyat jadi tanaman, jadi telur, jadi ayam, jadi ikan, lalu diolah dan akhirnya dimakan oleh anak-anak mereka sendiri. Jadi yang selama ini sering dianggap bertentangan—memberi gizi kepada anak dan memberi untung kepada orang tuanya—bisa disatukan. Di masa lalu, sering terjadi paradoks: anak petani belum tentu makan sayur terbaik yang ditanam orang tuanya, anak peternak belum tentu makan telur atau daging terbaik dari ternak keluarganya sendiri. Yang terbaik justru dijual keluar. Presiden ingin memutus paradoks itu. Dan menurut saya, jalan untuk memutusnya adalah melalui koperasi.

Karena itu saya menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak boleh dipisahkan dari Makan Bergizi Gratis. Ia harus menjadi simpul utama rantai pasok. Petani dan peternak menjual ke koperasi. Koperasi menghimpun, mengolah, dan menyalurkan ke dapur. Kalau orang tua menjadi anggota koperasi, maka ketika hasil terbaik mereka dijual, mereka tetap memperoleh margin sekaligus sisa hasil usaha. Jadi mereka tidak hanya menjual, tetapi juga ikut memiliki lembaga yang menyalurkan hasil itu. Inilah yang membedakan sistem ekonomi sirkular dengan sekadar perdagangan biasa. Kalau mereka menjual ke toko besar milik orang lain, mereka hanya mendapat margin. Tapi kalau menjual lewat koperasi milik mereka sendiri, mereka juga mendapat saham sosial dalam bentuk kepemilikan kolektif.

Itulah sebabnya saya selalu merasa terlalu dini untuk menyebut program ini gagal. Orang boleh mengkritik kualitas makanannya, boleh mengkritik keracunan, boleh mengkritik jika ada monopoli pemasok atau distribusi yang tidak sesuai rencana. Kritik-kritik teknis seperti itu justru harus diterima. Tapi saya tidak setuju kalau seluruh bangunan besar ini dirobek hanya karena kita berhenti pada satu potongan masalah. Yang harus diperbaiki adalah pelaksanaannya, bukan niat dan kerangka besarnya.

Saya juga memahami ada kritik bahwa kondisi fiskal terbatas, lalu mengapa program ini dijalankan secara besar? Kenapa tidak diprioritaskan hanya untuk desil rendah? Bagi saya, pertanyaan itu perlu dijawab dengan jernih. Pertama, yang dipotong dari anggaran pendidikan selama ini bukan inti pendidikan seperti BOS atau tunjangan guru, melainkan inefisiensi: rapat, perjalanan dinas, studi banding, seremonial. Kedua, pendidikan itu bukan sekadar bangku dan laptop. Pendidikan juga soal kesiapan anak untuk menyerap pelajaran. Anak yang lapar, anak yang tidak siap secara fisik, anak yang tidak mampu berkonsentrasi, itu juga persoalan pendidikan. Jadi memasukkan Makan Bergizi Gratis ke dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia menurut saya justru sangat masuk akal.

Saya percaya, kalau kita jujur membaca data, kita tahu bahwa kualitas pendidikan kita tidak cukup dijelaskan oleh kurangnya fasilitas. Literasi, sains, matematika, dan kemampuan berpikir kita masih tertinggal. Maka terlalu menyederhanakan persoalan kalau kita bilang pendidikan hanya soal sarana fisik. Murid yang berkonsentrasi, murid yang hadir, murid yang tubuhnya siap belajar, itu juga bagian dari pendidikan. Bahkan dalam berbagai riset internasional, investasi dalam makanan punya efek besar terhadap produktivitas. Untuk anak sekolah, produktivitas itu berarti lebih mampu menyerap pengetahuan, lebih terlibat, lebih hadir, dan lebih siap belajar.

Lalu kenapa program ini tidak hanya ditujukan untuk kelompok miskin? Dalam perdebatan awal, itu memang pernah dibahas. Tetapi kami sampai pada kesimpulan bahwa untuk urusan pangan sebagai pelayanan dasar, pendekatan universal lebih tepat. Saya melihatnya bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga psikologi dan integrasi sosial. Kalau di satu kelas yang sama, dengan seragam yang sama, ada beberapa anak dipanggil makan sementara yang lain tidak, itu melahirkan diskriminasi psikologis yang tidak sehat. Maka konsep yang dipakai adalah universal basic services—pelayanan dasar universal, lintas kelas, lintas wilayah, lintas latar belakang. Ini soal pelayanan dasar, bukan hadiah untuk satu golongan.

Tentu saya tahu bahwa di lapangan muncul kekhawatiran tentang monopoli dapur, dominasi kelompok tertentu, relawan, aparat, atau pemasok besar. Saya justru berpikir kritik seperti itu sangat baik kalau memang faktanya demikian. Karena itu berarti ada deviasi dari cita-cita awal. Dalam rancangan kami, yang ditekankan justru bukan memonopoli dapur, melainkan membangun supply chain yang melibatkan masyarakat lokal: asosiasi petani, nelayan, koperasi, dan kelompok-kelompok profesi. Kalau kemudian di lapangan itu belum berjalan, ya itu harus dibenahi. Dan saya senang kalau kritik diarahkan ke sana, karena kritik teknis justru membantu kita kembali ke rencana awal.

Saya sendiri terus mendorong agar masyarakat kecil bisa ikut masuk. Tetapi saya juga harus jujur bahwa persoalan dapur MBG bukan perkara sederhana. Ini soal pengorganisasian, manajemen, efisiensi, dan skala ekonomi. Kalau satu UMKM berdiri sendiri, ia akan sulit mencapai standar dan efisiensi yang dibutuhkan. Karena itu saya selalu mendorong jalur koperasi. Bukan berarti UMKM ditolak, tetapi justru supaya mereka berhimpun, punya skala, dan sanggup memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Program sebesar ini memang membutuhkan kelembagaan yang kuat.

Bagi saya, yang terpenting justru bagaimana Makan Bergizi Gratis dihubungkan dengan tujuan yang lebih besar: memutus rantai kemiskinan. Dan di sinilah saya melihat Makan Bergizi Gratis tidak bisa berdiri sendirian. Ia harus nyambung dengan koperasi, dengan sekolah rakyat, dengan kampung nelayan, dengan rumah rakyat. Anak dari keluarga miskin tidak cukup hanya diberi makan. Orang tuanya harus terhubung ke rantai pasok dan koperasi. Kalau dia miskin ekstrem, anaknya harus punya akses ke sekolah rakyat. Kalau keluarganya rapuh, mereka harus punya rumah yang layak. Jadi yang dibangun bukan satu program, tetapi rangkaian transisi dari kerentanan menuju kehidupan yang lebih permanen dan lebih bermartabat.

Saya sering memakai analogi yang sederhana. Selama ini, dalam banyak kebijakan, orang miskin dianggap cukup diberi pelampung. Yang penting jangan tenggelam. Dikasih bansos, dikasih bantuan, dikasih tempat berteduh. Tapi saya bertanya: setelah itu perahunya mana? Bagaimana mereka sampai ke pulau tujuan? Kalau tidak ada perahu, begitu pelampung dilepas, mereka tenggelam lagi. Karena itu saya melihat koperasi sebagai perahu ekonomi. Orang yang tadinya hanya diselamatkan sementara sekarang dimasukkan ke dalam kelembagaan ekonomi yang lebih permanen.

Hal yang sama saya lihat pada sekolah rakyat. Saya bicara tentang keluarga miskin ekstrem yang bahkan konsep pulangnya saja tidak punya. Rumahnya bisa hanya gerobak, identitas dirinya tidak jelas, dan kalau anak-anak dari kondisi seperti itu dibiarkan tumbuh begitu saja, yang kita wariskan adalah generasi baru penggelandang. Maka negara harus campur tangan. Bagi saya, ini bukan sekadar soal individu, tetapi soal hak sosial kolektif untuk menyelamatkan generasi. Karena itu saya melihat hak asasi dalam konteks yang progresif dan sosial, bukan semata-mata individual. Kalau satu generasi bisa diselamatkan dari transmisi kemiskinan, itu juga bentuk perlindungan hak yang lebih besar.

Saya percaya pengentasan kemiskinan di Indonesia terlalu lama diperlakukan hanya sebagai upaya memberi tempat berteduh saat hujan. Bansos perlu, perlindungan sosial perlu, tapi itu tidak cukup. Presiden ingin lebih dari itu. Presiden ingin orang miskin tidak sekadar berteduh di kanopi rumah Indonesia, tetapi masuk ke dalam rumah itu, duduk lebih layak, makan lebih layak, tidur lebih layak, dan punya masa depan lebih layak. Karena itu saya melihat agenda ini sebagai agenda pemerataan yang sesungguhnya: bukan sekadar mengurangi beban, tetapi mendistribusikan kesempatan hidup lebih adil.

Maka pesan saya sederhana. Kritik teknis silakan, bahkan harus. Kalau ada monopoli, kritik. Kalau suplai tidak lokal, kritik. Kalau pelaksanaannya menyimpang, kritik. Tetapi jangan buru-buru menggugat niat untuk memberi ruang hidup yang lebih luas bagi orang miskin. Karena sejak dulu saya percaya, orang miskin berhak atas makanan yang bergizi dan nikmat, pendidikan yang berkualitas, rumah yang layak, kesehatan yang baik, dan masa depan yang lebih baik. Bukan hanya sekadar selamat satu hari lagi.

Kalau kita setuju pada cita-cita itu, seharusnya kita masih bisa duduk dan berbicara dengan tenang, apa pun posisi politik kita. Tapi kalau sejak awal yang diinginkan hanya satu—pokoknya program ini harus gagal—maka saya kira yang sedang dipertaruhkan bukan lagi kualitas kebijakan, melainkan kejernihan niat. Dan bagi saya, sejarah pada akhirnya akan menilai itu dengan caranya sendiri.