Kritik Harus Didengar, Masalah Harus Dipecahkan

Saya melihat kritik sebagai sesuatu yang harus didengar, bukan ditakuti. Karena itu, ketika Presiden meminta agar video-video yang mengkritik, meramalkan gagal, bahkan menghina program Makan Bergizi Gratis dikumpulkan, saya tidak melihatnya sebagai ajakan untuk membawa orang ke ranah pidana. Sama sekali tidak. Yang saya tangkap justru sebaliknya: Presiden ingin melihat kembali suara-suara dari luar, sebagai bahan refleksi, review, dan perbaikan.

Saya sendiri yang diperintah untuk mengumpulkan video-video itu, dan tidak terlintas sedikit pun pikiran untuk mengolahnya menjadi persoalan hukum. Tugas Kantor Staf Presiden memang dua: mengendalikan program prioritas nasional dan memonitor isu-isu strategis. Nah, urusan mengumpulkan video-video itu masuk ke wilayah kedua, yaitu monitoring isu-isu strategis. Isu-isu seperti itu kan muncul dalam berita, podcast, akun media sosial, video klip, dan berbagai percakapan publik lain. Semua itu memang perlu dipetakan.

Bagi saya, kritik dan masukan justru penting. Presiden juga berhak melihat bahwa dulu ada orang-orang yang skeptis, tidak percaya, bahkan meramalkan program ini pasti gagal, sementara faktanya program itu berjalan dan menunjukkan capaian yang besar. Tetapi di luar itu, saya yakin Presiden juga ingin menangkap substansi dari semua kritik itu. Jadi jangan dibayangkan seolah-olah negara sedang mengumpulkan daftar hitam orang-orang yang kritis. Tidak ke sana. Pemikiran seperti itu terlalu liar.

Kalau ada yang bertanya mengapa urusan seperti ini masuk ke Kantor Staf Presiden, jawabannya sederhana. Karena kami memang memonitor program prioritas Presiden sekaligus perkembangan isu-isu strategis di sekelilingnya. Dan salah satu program yang paling banyak dibicarakan, karena skalanya besar dan jangkauannya luas, memang Makan Bergizi Gratis. Pada titik inilah kritik, respons publik, dan persepsi sosial perlu dipantau secara serius.

Saya sendiri datang dari dunia survei, dunia analisis, dunia pemetaan opini. Dalam bahasa lain, survei itu ya pemetaan. Pemetaan pendapat, pemetaan persepsi, pemetaan sikap. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ini akan menjadi pemetaan aktor-aktor yang kritis terhadap pemerintah, saya justru melihatnya dalam kerangka yang lebih wajar: setiap kebijakan publik memang harus dipetakan, baik dari isi kebijakannya maupun dari cara publik meresponsnya.

Namun saya ingin menegaskan bahwa bagi saya, tugas utama kami bukan menyerang orang, melainkan menyelesaikan masalah. Saya selalu lebih suka dilihat bukan sebagai sosok yang menyeramkan, melainkan sebagai orang yang membantu mencarikan solusi. Karena kerja Kantor Staf Presiden pada dasarnya adalah attacking problems, bukan attacking institusi, apalagi menyerang individu. Yang kami hadapi adalah masalah-masalah implementasi.

Di sinilah salah satu fungsi penting Kantor Staf Presiden. Kami mencoba membuat monitoring rutin terhadap program-program prioritas Presiden. Tujuannya sederhana: memudahkan Presiden melihat perkembangan banyak hal sekaligus. Misalnya soal lifting minyak bumi, realisasi investasi, jumlah SPPG dalam program MBG, renovasi sekolah, sampai program penanganan tuberkulosis. Presiden perlu tahu, dari target yang sudah ditetapkan, berapa yang sudah tercapai, berapa persen progresnya, apa hambatannya, dan di mana titik yang memerlukan atensi khusus.

Bagi saya, laporan semacam ini penting karena program Presiden bergerak dari hari ke hari. Perkembangannya sangat cepat, masalahnya juga bisa muncul cepat. Kalau kita menunggu dua bulan atau tiga bulan baru membuat laporan, itu sudah terlambat. Maka kami membuat rangkuman monitoring, evaluasi, temuan, dan rekomendasi agar Presiden punya sense yang utuh tentang perkembangan program-program tersebut.

Di dalam monitoring itu, kami tidak hanya melihat capaian, tetapi juga hambatan-hambatan teknis yang mungkin dari luar terlihat sepele, padahal di dalam sangat menentukan. Misalnya penentuan upah minimum kabupaten dan kota yang terkendala data kebutuhan hidup layak, pemenuhan SDM untuk Sekolah Garuda, kebutuhan aturan turunan agar pidana denda bisa dieksekusi, atau soal-soal lain yang secara administratif kelihatannya kecil tetapi kalau tidak dibereskan bisa menghambat kebijakan besar.

Karena itulah Kantor Staf Presiden sering berperan sebagai clearing house. Kalau ada satu masalah yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga, kami bisa mempertemukan semuanya. Kita undang ke kantor, kita dengarkan perspektif masing-masing, kita cari titik tengahnya. Dalam banyak kasus, setelah para pihak duduk bersama, jalan keluarnya justru mulai terlihat. Jadi bukan sekadar memantau, tetapi juga membantu mendebottleneck permasalahan.

Saya bisa memberi contoh yang sangat nyata. Dalam urusan tunjangan guru di daerah, misalnya, kami pernah mendorong agar transfernya langsung dari Kementerian Keuangan ke guru, jangan lagi lama berhenti di rekening pemerintah daerah. Tujuannya agar manfaat cepat diterima. Dalam kasus lain, kami juga ikut mendorong percepatan sertifikasi sanitasi dan higienitas untuk mendukung program MBG, karena saat kasus keracunan sempat ramai, kami melihat salah satu akar masalahnya ada di situ. Kantor Staf Presiden bicara ke publik pada saat itu juga untuk menunjukkan bahwa Presiden tahu persoalannya, dan bahwa ada solusi yang sedang dijalankan.

Jadi memang, sebisa mungkin persoalan-persoalan itu dibahas di dalam. Tetapi ada situasi tertentu ketika kami juga perlu bicara ke luar. Tujuannya bukan memperpanjang polemik, melainkan memberi pesan kepada publik bahwa Presiden aware, Presiden tahu, dan negara sedang bekerja mencari jalan keluarnya.

Dalam praktik di lapangan, saya melihat sendiri bahwa problem implementasi memang jauh lebih kompleks daripada dugaan banyak orang, termasuk dugaan saya ketika masih berada di luar pemerintahan. Dari luar, kita melihat masalah sebagai headline. Dari dalam, kita melihat detail demi detail yang menentukan apakah sebuah program bisa jalan atau tidak. Salah satu hal yang cukup membuka mata saya adalah soal lahan.

Banyak program prioritas ternyata berhadapan dengan persoalan yang sama: penyediaan lahan. Sekolah Garuda, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat permanen, semua itu berulang kali menghadapi hambatan yang serupa. Dari luar kelihatannya sederhana: tanah kan banyak. Tetapi ketika masuk ke lapangan, persoalannya bermacam-macam. Ada lahan yang belum bersertifikat. Ada lahan yang tersedia tetapi listrik dan airnya belum ada. Ada lahan yang secara teknis perlu pematangan terlebih dahulu. Ada wilayah seperti lahan gambut di Kalimantan yang memerlukan perlakuan khusus sebelum dibangun. Jadi problem implementasi itu memang tidak sesederhana asumsi orang di luar.

Untuk Sekolah Garuda, misalnya, persoalannya bukan hanya lahan. Soal guru saja bisa menjadi tantangan besar. Sekolah unggulan membutuhkan guru dengan kemampuan bahasa Inggris tinggi. Tapi ketika standarnya dinaikkan, ternyata talent pool yang memenuhi syarat tidak banyak. Maka itu harus dicari solusinya. Apakah membuka rekrutmen yang lebih luas, apakah memperbesar talent pool, apakah menyiapkan pola sertifikasi yang menyusul. Hal-hal seperti ini teknis, tetapi justru menentukan.

Hal serupa juga terjadi pada Koperasi Desa Merah Putih. Problem terbesarnya saat ini antara lain tetap soal lahan. Dari target yang besar, belum semua titik siap karena penyediaan lahan itu kembali ke pemerintah daerah. Maka tugas kami adalah mengingatkan, mempertemukan para pihak, dan mendorong penyelesaian. Di situlah peran Kantor Staf Presiden: bukan mengambil alih semua urusan teknis, tetapi membantu memastikan masalah-masalah lintas sektor tidak dibiarkan menggantung.

Begitu pula dengan Sekolah Rakyat. Untuk yang sifatnya transisi, karena memakai lahan dan fasilitas yang sudah ada, relatif lebih cepat. Tetapi untuk yang permanen, lagi-lagi masalah utamanya adalah lahan. Maka saya belajar satu hal penting: tidak ada program besar yang tanpa masalah. Dan memang Presiden selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah, hadapi. Jangan lari dari persoalan. Itulah cara beliau memandang tantangan.

Dalam konteks komunikasi antarkementerian yang kadang terlihat runcing di ruang publik, saya cenderung melihatnya secara lebih tenang. Kita jangan terlalu cepat menganggap perbedaan pernyataan sebagai pertentangan niat. Sering kali masing-masing bicara dari data dan perspektif yang mereka miliki. Ada yang bicara dari sisi anggaran, ada yang bicara dari sisi teknis, ada yang bicara dari sisi pelaksanaan. Di situ yang paling penting adalah mencari titik temu, bukan titik pecah. Saya lebih suka melihat bahwa semua pihak pada dasarnya membawa niat baik, hanya gaya komunikasinya bisa berbeda.

Kita memang hidup di ruang publik yang cepat panas. Tetapi negara tidak boleh ikut larut hanya dalam panasnya suara. Tugas negara adalah mencari solusi. Maka kalau ada kementerian atau lembaga yang berbicara ke publik, menurut saya sebaiknya itu dilakukan untuk menjelaskan masalah dan mendorong jalan keluar, bukan untuk saling membalas.

Saya juga ingin menyinggung soal kebijakan luar negeri, khususnya berkaitan dengan Palestina. Saya melihat sikap Presiden jelas: membela Palestina itu harga mati. Tetapi kita juga harus realistis membaca konstelasi dunia. Di situlah Presiden menggunakan pendekatan yang sangat strategis. Kita tidak bisa hanya berdiri di luar dan berkomentar. Kita harus masuk ke arena, ikut memengaruhi, ikut mewarnai. Kalau ada forum atau arrangement internasional yang sedang bergerak, Indonesia harus masuk supaya bisa turut menentukan arah. Bagi saya, itu bukan pengkhianatan pada sikap moral kita, melainkan cara realistis untuk menjaga kepentingan Palestina sekaligus kepentingan Indonesia dalam percaturan global yang sangat kompleks.

Saya melihat Presiden Prabowo sebagai seorang grand master dalam percaturan politik. Dunia internasional itu seperti papan catur: ada banyak bidak, banyak kekuatan, banyak variabel. Kita harus bisa menempatkan diri dengan tepat, menjaga keseimbangan, melindungi kepentingan nasional, sambil tetap setia pada prinsip-prinsip yang kita bela.

Akhirnya, kalau saya diminta menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya para netizen yang kritis, saya ingin mengatakan ini: kritik dan masukan silakan disampaikan. Itu penting. Tapi akan jauh lebih baik bila disampaikan dengan bahasa yang santun, argumentasi yang kuat, dan data yang kuat. Karena kritik yang seperti itu akan membuat kebijakan pemerintah menjadi lebih baik dan manfaatnya kepada masyarakat juga akan lebih optimal.

Bagi saya, negara tidak perlu takut kepada kritik. Yang perlu ditakuti adalah ketika kritik berhenti, sementara masalah di lapangan masih banyak. Karena itu, kritik harus didengar. Tetapi sesudah itu, masalah harus dipecahkan.