Orang Miskin Bukan Cuma Mendapat Tempat Berteduh

Terlalu dini untuk menyatakan program Makan Bergizi Gratis gagal. Terlalu dini, karena banyak orang masih melihatnya seperti melihat pembagian sembako: pagi dibagikan, sore hasilnya harus langsung tampak. Padahal program ini tidak dirancang sebagai cerita pendek. Ini bukan lomba lari 100 meter. Ini maraton panjang, bahkan estafet, yang baru masuk ke fase-fase awal. Kalau kita memaksa menilainya hanya dari satu dua insiden, atau dari kekacauan teknis pada dapur tertentu, kita sedang menyederhanakan sesuatu yang sejak awal memang dibangun sebagai kerja transformasi, bukan sekadar distribusi.

Saya ikut menyusun kerangka awal program ini. Bagian yang saya tekankan sejak awal bukan hanya soal bagaimana makanan sampai ke anak-anak, tetapi bagaimana program ini sekaligus menghidupkan ekonomi rakyat. Saya ingin petani lokal punya pasar yang pasti. Saya ingin nelayan setempat tahu bahwa hasil tangkapannya punya pembeli yang jelas. Saya ingin proses menanam, memanen, mengemas, hingga bahan itu tiba di dapur, sebisa mungkin dikerjakan oleh rakyat di sekitar lokasi itu sendiri. Jadi, sejak awal, MBG bukan saya bayangkan sebagai skema konsumsi semata, melainkan sebagai mesin yang menghubungkan gizi dengan produksi, sekolah dengan pasar, anak dengan kerja orang tuanya sendiri.

Itulah sebabnya saya berulang kali mengatakan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa juta anak menerima makan setiap hari. Itu hanya baseline. Itu minimum. Keberhasilan yang lebih substantif justru terletak pada apakah telur yang dimakan anak itu berasal dari peternakan masyarakat setempat, apakah sayur yang masuk ke piringnya berasal dari petani di desa yang sama, apakah uang negara yang dibelanjakan untuk makanan itu berputar di komunitas yang sama, lalu kembali lagi menjadi penguatan ekonomi lokal. Dalam bahasa yang paling sederhana: kantong kanan masuk ke kantong kiri, tetapi tetap di tubuh rakyat yang sama. Itulah ekonomi sirkular yang kami bayangkan.

Indonesia terlalu lama hidup dalam sebuah paradoks. Anak petani belum tentu makan sayur terbaik yang ditanam orang tuanya. Anak peternak belum tentu menikmati telur atau daging ayam terbaik yang dihasilkan keluarganya sendiri. Yang terbaik dijual keluar; yang tersisa dikonsumsi di rumah. Itu logika pasar yang tampak wajar, tetapi melahirkan ketidakadilan yang sangat dalam. Gagasan Prabowo, dalam pembacaan saya, adalah memutus paradoks itu. Hasil terbaik tetap boleh dijual, orang tua tetap boleh untung, tetapi dijualnya jangan ke pusat-pusat distribusi yang jauh dan tidak memberi kepemilikan apa-apa kepada warga. Juallah ke lembaga ekonomi yang rakyat sendiri punya sahamnya di dalamnya: koperasi. Dari koperasi itulah ia masuk ke dapur. Jadi keuntungan tetap ada, tetapi sisa hasil usaha juga kembali ke anggota. Anak tetap bergizi, orang tua tetap memperoleh nilai ekonomi. Itu titik pentingnya.

Karena itu saya selalu melihat MBG tidak bisa dipisahkan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bahkan saya berpendapat, tanpa koperasi, MBG hanya akan menjadi program makan yang mahal. Dengan koperasi, ia berpotensi menjadi infrastruktur ekonomi baru. Ketika petani menjual hasilnya ke koperasi, ketika koperasi memasok dapur, ketika anak-anak memakan hasil produksi lokal, ketika anggota koperasi mendapat sisa hasil usaha, di situlah negara bukan cuma memberi makan, melainkan juga menggerakkan produksi. Di situlah program sosial berhenti menjadi karitas dan mulai menjadi rekayasa ekonomi.

Lalu muncul kritik: fiskal terbatas, mengapa tetap dipaksakan? Mengapa tidak difokuskan saja kepada desil termiskin? Saya memahami kritik itu. Tetapi saya juga ingin mengingatkan bahwa pelayanan dasar tidak selalu bisa dibangun dengan logika penargetan yang sempit. Di dalam diskusi awal, hal ini justru kami perdebatkan cukup keras. Pada akhirnya, kami sampai pada kesimpulan bahwa untuk urusan makan sebagai pelayanan dasar, diskriminasi positif yang terlalu kasat mata justru berisiko merusak psikologi sosial dan integrasi. Bayangkan satu kelas dengan seragam yang sama, guru yang sama, ruang yang sama, lalu pada jam istirahat hanya beberapa anak dipanggil keluar untuk menerima makanan sementara yang lain menonton. Secara teknokratik mungkin itu tampak efisien. Secara psikologis dan kebangsaan, saya kira itu buruk. Maka kerangka yang kami pakai adalah universal basic services: pelayanan dasar yang dinaikkan untuk seluruh warga negara, lintas kelas, lintas suku, lintas wilayah.

Saya juga tidak setuju ketika MBG dianggap semata-mata menggerus anggaran pendidikan. Yang dipangkas, dalam penjelasan yang saya pegang, bukan inti pendidikan seperti BOS atau tunjangan guru, melainkan inefisiensi: rapat yang berlebihan, perjalanan dinas, studi banding, seremonial yang terlalu banyak. Pendidikan tidak boleh dipersempit hanya menjadi bangku, tembok, laptop, dan papan tulis. Murid yang lapar tidak belajar dengan konsentrasi yang utuh. Murid yang gizinya buruk menyerap pengetahuan secara timpang. Jadi, kalau ada yang bertanya apakah makan bergizi itu bagian dari pendidikan, bagi saya jawabannya jelas: iya. Pendidikan itu juga soal kesiapan biologis anak untuk hadir, fokus, dan menyerap pelajaran. Mengabaikan itu justru menyederhanakan masalah pendidikan Indonesia yang sesungguhnya sangat kompleks.

Namun saya tidak menutup mata pada kritik teknis. Justru sebaliknya, kritik teknis adalah bagian paling sehat dari demokrasi program. Kalau ada keracunan, itu harus dikritik. Kalau kualitas makanan buruk, itu harus dikritik. Kalau pengelolaan dapur dimonopoli kelompok tertentu, itu harus dibuka. Kalau UMKM kecil, pesantren, koperasi lokal, atau asosiasi petani kesulitan masuk karena pintunya terlalu berat untuk pemain besar, itu harus dibenahi. Saya sudah menyampaikan hal itu juga: kritik atas monopoli suplai, kritik atas supplier yang tidak lokal, kritik atas penguasaan dapur oleh segelintir pihak, itu kritik yang sah dan perlu diterima. Karena memang dalam rancangan kami, suplai seharusnya lokal dan pengorganisasiannya harus memihak masyarakat.

Yang saya tidak setujui adalah ketika kekacauan di pinggiran dipakai untuk membatalkan niat di pusat. Jangan karena pelaksanaannya belum rapi, lalu tujuan besarnya ikut dibakar. Jangan karena ada pungutan, ada kartel kecil, ada dapur yang dikuasai kelompok tertentu, lalu seluruh gagasan dianggap busuk dari akarnya. Dalam program sebesar ini, kita memang sedang berhadapan dengan persoalan organisasi, manajemen, standar, partisipasi, dan kelembagaan. Itu sebabnya saya berkali-kali mengatakan: persoalan ini adalah persoalan pengorganisasian. Dan dalam soal pengorganisasian, UMKM kecil kalau berdiri sendiri memang akan mudah kalah. Karena itu jawabannya bukan menyerah, melainkan menggabungkan mereka ke dalam koperasi agar skala ekonomi dan standar manajemennya tercapai.

Dari sisi pengentasan kemiskinan, saya melihat persoalannya lebih mendasar lagi. Selama ini kita memperlakukan orang miskin seperti orang yang cukup diselamatkan agar tidak tenggelam. Kita beri pelampung bernama bansos, subsidi, perlindungan sosial. Itu penting. Saya tidak pernah menafikan itu. Tetapi pelampung tidak membawa orang ke pulau tujuan. Pelampung hanya menunda tenggelam. Kalau orang itu mau benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan, ia harus punya perahu. Dan bagi saya, perahu itu adalah kelembagaan ekonomi yang permanen: koperasi. Selama ini banyak orang miskin takut graduasi dari bansos karena setelah keluar dari pelampung, mereka tidak melihat ada alat yang membuat mereka tetap mengapung. Nah, koperasi itulah yang harus menjadi perahu ekonomi mereka.

Tetapi perahu saja tidak cukup. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama mereka yang bahkan tidak punya konsep “pulang”, juga tidak bisa dibiarkan mewarisi kekosongan sosial yang sama. Itulah logika di balik sekolah rakyat. Saya tahu konsep ini akan menuai kritik, terutama dari mereka yang melihat hak asasi manusia semata-mata dalam kerangka individual-liberal. Tetapi kami memandangnya secara progresif dan kolektif: ada situasi-situasi di mana menyelamatkan satu generasi berarti harus menyediakan lingkungan baru yang memutus rantai psikologis dan sosial dari kemiskinan ekstrem. Kalau tidak, kita hanya akan mencetak generasi baru penggelandang, generasi baru manusia tanpa rumah batin.

Maka saya ingin menegaskan satu hal. Agenda ini bukan agenda lima tahun. Bukan pula agenda satu periode. Ini agenda satu generasi. Terlalu lama republik ini memperlakukan kemiskinan secara minimalis: cukup kasih pelampung, cukup kasih tempat berteduh di tepi rumah saat hujan, cukup pastikan mereka tidak mati. Prabowo ingin lebih dari itu. Orang miskin, dalam visi ini, bukan cukup diberi kanopi sementara, tetapi disuruh masuk ke rumah, kamarnya diperluas, meja makannya diperbesar, dan tempat tidurnya dibuat layak. Ini bukan sekadar mengurangi penderitaan. Ini adalah proyek pemerataan ruang hidup.

Karena itu pesan saya sederhana. Kritiklah pelaksanaannya. Buka borok-borok teknisnya. Paksa program ini kembali ke desain aslinya bila sudah menyimpang. Tetapi jangan kehilangan kejujuran moral untuk mengakui bahwa orang miskin memang berhak atas makanan bergizi, pendidikan berkualitas, rumah layak, kesehatan yang terjaga, dan kesempatan ekonomi yang permanen. Saya percaya itu jauh sebelum saya masuk pemerintahan. Dan saya akan percaya itu, di dalam atau di luar kekuasaan. Kalau kita masih sepakat pada hak dasar itu, maka perbedaan politik seharusnya tidak menghalangi kita untuk duduk satu meja.