Pembangunan Tidak Cukup Jalan, Ia Harus Sampai ke Kesejahteraan

Saya memandang tugas di DPR, khususnya di Komisi V, bukan sekadar menghadiri rapat, memberi komentar, lalu selesai. Bagi saya, tugas ini sangat konkret: memastikan apa yang menjadi keinginan Presiden benar-benar diterjemahkan oleh kementerian menjadi program yang terasa sampai ke bawah, sampai ke desa, sampai ke masyarakat yang menunggu perubahan paling nyata dalam hidup mereka.

Karena itu, ketika saya turun ke daerah pemilihan, yang saya lihat bukan hanya daftar program. Saya ingin tahu apa yang betul-betul dirasakan warga. Alhamdulillah, beberapa program yang selama ini ditunggu masyarakat memang mulai banyak terlaksana. Salah satu yang paling terasa adalah Inpres Jalan Daerah. Ini menjadi semacam program idola bagi warga dan juga para kepala daerah, karena salah satu janji yang paling sederhana tetapi paling langsung menyentuh rakyat adalah jalan yang halus dan terang. Bagi masyarakat, jalan yang baik bukan sekadar aspal. Ia berarti akses yang lebih lancar, distribusi yang lebih baik, dan hidup yang lebih mudah.

Selain jalan, hal lain yang sangat saya lihat penting adalah irigasi. Kita tahu Presiden punya keinginan kuat agar Indonesia menuju swasembada pangan. Nah, kalau kita bicara swasembada pangan, kita tidak bisa berhenti pada slogan. Di situ harus ada dukungan infrastruktur yang nyata. Irigasi menjadi salah satu fondasi yang sangat penting. Dan di daerah pemilihan kami yang merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah, itu terasa sekali. Begitu irigasi diperbaiki, begitu jaringan air diperkuat, maka harapan untuk menopang produksi pangan juga menjadi lebih realistis.

Memang, kalau bicara Komisi V, saya selalu mengatakan bahwa ini adalah komisi yang urusannya “bangun-bangun”. Tetapi justru karena itu, bebannya besar sekali. Hampir semua mitra kami punya pekerjaan rumah yang berat. Kementerian Pekerjaan Umum misalnya, jelas tantangannya besar, karena di sana ada jalan, ada irigasi, ada prasarana strategis. Jalan itu bukan cuma soal permukaan yang mulus, tetapi juga konektivitas logistik, terutama logistik pangan. Irigasi bukan cuma soal saluran air, tetapi tentang bagaimana sawah dan lahan pertanian benar-benar bisa dialiri. Dan prasarana strategis juga tidak kecil bebannya, karena di sana ada sekolah, pasar, rumah sakit, dan juga sekarang tantangan pembangunan Sekolah Rakyat yang jauh lebih terintegrasi.

Di Kementerian Perhubungan juga tidak kalah berat. Setelah jalan dibangun, harus ada dukungan penerangan, harus ada dukungan transportasi yang lebih menyeluruh. Apalagi di daerah-daerah pesisir, yang kebutuhan utamanya banyak terkait dengan pelabuhan, dermaga, dan konektivitas laut. Jadi setiap kementerian yang bermitra dengan kami memang punya PR yang besar. Dan kalau saya ditanya kementerian mana yang paling banyak pekerjaannya, saya akan bilang: hampir semuanya. Karena Asta Cita Presiden ini memang menuntut dukungan infrastruktur di banyak bidang sekaligus.

Itu sebabnya saya memandang fungsi DPR tidak boleh dipersempit. Kami punya tiga fungsi: pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Dalam pengawasan, kami harus memastikan kementerian bekerja sesuai arah yang diinginkan Presiden. Dalam penganggaran, kami menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang benar-benar penting dari bawah. Dan dalam legislasi, kami harus menyiapkan dukungan regulasi bila memang dibutuhkan agar proses percepatan itu bisa berjalan lebih baik. Bagi saya, ketiganya harus jalan bersama.

Sebagai anggota Komisi V, saya juga datang dengan latar belakang teknik sipil. Artinya, saya cukup memahami bagaimana suatu proyek semestinya dibangun, bagaimana kualitas harus dijaga, bagaimana keamanan menjadi prioritas, dan bagaimana hasil pembangunan itu harus tahan lama. Saya tidak ingin proyek-proyek yang dibangun dengan anggaran negara baru sebentar sudah rusak, lalu butuh anggaran lagi untuk perbaikan. Kalau apa yang dibangun itu baik, kuat, dan benar dari awal, maka anggaran bisa dialihkan ke tempat lain yang juga membutuhkan. Karena itu, ketika kami menjalankan fungsi pengawasan, saya berusaha menggunakan keilmuan saya untuk menilai apakah apa yang sedang dikerjakan memang sesuai proses yang semestinya.

Tapi saya juga tidak melihat relasi DPR dan kementerian sebagai arena debat untuk saling menjatuhkan. Saya lebih suka menyebutnya diskusi. Karena di ruang itu, yang harus dibangun adalah kolaborasi positif. Kami tidak sedang mencari panggung untuk terlihat paling keras. Yang kami lakukan adalah memastikan prioritas pembangunan bisa dipetakan dengan benar, anggarannya masuk akal, dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan besar yang mau dicapai. Kalau ada yang melenceng, kami beri masukan. Kalau ada yang belum tepat, kami luruskan. Tetapi arahnya tetap sama: supaya kementerian bisa bekerja lebih baik dalam mendukung Presiden.

Sebagai kader Gerindra, saya tentu memahami cukup baik ke mana arah besar yang diinginkan Presiden. Itu justru membuat posisi saya dalam pengawasan menjadi lebih jelas. Saya bisa melihat apakah kementerian yang bermitra dengan kami benar-benar on track dengan Asta Cita atau tidak. Kalau sesuai, tentu kita dukung. Kalau mulai menyimpang dari arah besar yang dimaui Presiden, maka di situlah kami harus memberi masukan. Bukan dalam arti mengajari, tetapi dalam arti menjalankan fungsi kontrol yang memang menjadi tugas kami.

Karena itu saya juga tidak terlalu cocok kalau politik di DPR dibaca semata dalam bahasa “mengalah” atau “tidak mengalah” antarfraksi. Bagi saya, yang jauh lebih penting adalah apakah usulan, masukan, dan pembahasan itu memang relevan dengan tujuan besar pemerintahan ini. Teman-teman dari partai lain juga punya hak menyampaikan pandangannya. Dan kalau memang pandangan itu baik, mendukung pemerataan pembangunan, dan sejalan dengan arah Asta Cita, ya kenapa tidak? Dalam banyak pembahasan, yang lebih penting justru bagaimana kita memastikan pemerataan itu terjadi, bukan sibuk berebut mana yang lebih dulu dibangun untuk kepentingan kelompok sendiri.

Salah satu hal yang selalu saya pikirkan adalah soal desa. Saya percaya, kalau kesejahteraan sudah tumbuh di desa, maka dampaknya akan sampai ke level nasional. Karena itu, saya berkali-kali menekankan bahwa program-program yang masuk ke desa harus benar-benar menjadikan desa naik kelas. Dari tertinggal menjadi berkembang. Dari berkembang menjadi mandiri. Dan kalau desa-desa sudah mandiri, maka kebutuhan dasarnya bisa dipenuhi lebih baik, perekonomiannya bergerak, dan Indonesia secara keseluruhan menjadi lebih kuat.

Di sinilah saya melihat Kementerian Desa punya posisi yang sangat penting. Karena terlalu banyak program pemerintah yang masuk ke desa dari berbagai kementerian. Ada koperasi Merah Putih, ada dukungan untuk MBG melalui rantai pasok di tingkat lokal, ada jalan, ada irigasi, ada berbagai program yang semuanya bersinggungan dengan desa. Maka saya selalu berpikir Kementerian Desa harus bisa menjadi simpul koordinasi yang memastikan program-program itu tidak datang sendiri-sendiri, tetapi benar-benar membuat desa naik kelas.

Kalau saya tarik lebih jauh, sebenarnya seluruh yang dikerjakan Presiden ini kembali ke tujuan nasional kita sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bagi saya, empat tujuan itulah yang harus menjadi ukuran paling besar. Jadi ketika saya melihat pemerintahan Presiden Prabowo, saya ingin publik menilainya dari seberapa jauh empat tujuan nasional itu makin mendekati kenyataan.

Kalau negara aman, kalau stabilitas politik terjaga, kalau kesejahteraan ekonomi bergerak, kalau pendidikan benar-benar diperkuat, kalau desa-desa mulai mandiri, kalau asupan gizi masyarakat dibenahi sejak ibu hamil sampai anak-anak sekolah, maka di situlah kita sedang bergerak ke arah yang benar. Itulah kenapa program seperti MBG, infrastruktur desa, irigasi, koperasi, dan sekolah menjadi sangat penting. Karena semuanya saling berhubungan. Dari kandungan, dari anak-anak, dari desa, dari ketahanan pangan, dari manusia yang unggul—semuanya membentuk fondasi Indonesia yang lebih kuat.

Saya memang optimistis. Optimistis bukan karena ingin terdengar manis, tetapi karena saya melihat sendiri bahwa program-program yang diinginkan Presiden memang punya arah yang jelas. Yang penting sekarang adalah menjaga agar semua yang ada di Asta Cita itu benar-benar bisa dijalankan. Kalau memang dibutuhkan dukungan regulasi, ya DPR harus mendukung. Kalau dibutuhkan penguatan anggaran, ya kita pikirkan. Kalau dibutuhkan pengawasan lebih ketat, ya itu juga tugas kami. Karena pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri. DPR juga harus ikut bertanggung jawab.

Dan kepada generasi muda, saya selalu ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana. Kalau bisa membantu, bantulah orang lain. Kalau belum bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau belum bisa membantu beberapa orang, bantulah satu orang. Dan kalau belum bisa membantu juga, setidaknya jangan mengganggu atau menyakiti orang lain. Buat saya, itu prinsip yang sederhana tetapi penting. Karena pada akhirnya, negara ini dibangun bukan hanya oleh kebijakan, tetapi juga oleh watak warganya.

Saya percaya, kalau kita semua tetap memegang arah yang sama—desa yang naik kelas, infrastruktur yang benar, manusia yang unggul, dan tujuan nasional yang benar-benar dikejar—maka lima tahun ke depan publik akan bisa melihat bahwa pemerintahan ini bukan sekadar banyak program, tetapi punya jejak yang nyata.