Keberanian Tanpa Kompetensi Akan Berubah Jadi Kenekatan

Kalau dulu, saat masih menjadi aktivis, saya merasa hidup seperti film laga—penuh suara, penuh benturan, penuh adegan yang serba cepat—maka ketika masuk ke jabatan publik saya menyadari satu hal: film itu berubah total menjadi film dokumenter. Semua gerak-gerik dicatat. Semua ucapan bisa dipotong dan diuji. Semua keputusan menuntut tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab publik sekaligus. Saya justru menganggap itu sehat. Seorang pejabat memang seharusnya hidup dalam pengawasan. Kekuasaan tanpa pengawasan hampir selalu berakhir pada jarak yang terlalu jauh dari rakyat.

Tetapi ada satu hal yang tidak boleh berubah, dari aktivis ke pejabat, dari jalanan ke birokrasi: keberpihakan kepada mereka yang paling rentan. Dalam tugas saya hari ini, kelompok itu adalah pekerja migran Indonesia. Terlalu lama mereka dipandang semata-mata sebagai angka remitansi, seolah tugas negara selesai ketika mereka sudah berangkat, bekerja, lalu mengirim uang pulang. Padahal pekerja migran adalah hal yang jauh lebih besar dari itu. Mereka adalah citra negara di luar negeri. Mereka adalah wajah etos kerja Indonesia. Dan dalam banyak kasus, mereka adalah benteng terakhir ekonomi keluarga di kampung halamannya. Presiden menekankan kepada kami dua hal yang sangat jelas: jangan lagi ada eksploitasi dalam proses pengiriman pekerja migran, dan jadikan pekerja migran sebagai bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar urusan administrasi penempatan.

Saya setuju dengan arah itu. Sebab kenyataan di lapangan menunjukkan paradoks yang terlalu besar untuk diabaikan. Kebutuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sesungguhnya sangat besar. Job order yang tersedia setiap tahun jauh lebih banyak daripada jumlah pekerja yang sanggup kita kirim. Tahun lalu kebutuhan yang masuk mencapai sekitar 1,3 juta, tetapi yang bisa diberangkatkan baru sekitar 270 ribu lebih. Tahun ini kebutuhannya bahkan naik menjadi 1,5 juta. Artinya, masalah utama kita bukan kurangnya permintaan, melainkan belum siapnya pasokan tenaga kerja yang sesuai dengan standar yang diminta pasar global. Di sini negara harus jujur: kita tidak kekurangan peluang, kita kekurangan kesiapan yang merata.

Masalah paling mendasar ada pada komposisi keterampilan. Saat ini, mayoritas pekerja kita masih berada pada kategori domestic worker, sementara yang masuk kategori skilled worker masih jauh lebih kecil. Padahal arah dunia sudah berubah. Negara-negara tujuan kini semakin selektif, dan justru membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil: welder, operator industri, tenaga kesehatan, pekerja teknis, dan banyak sektor lain yang mensyaratkan kompetensi yang bisa diverifikasi. Ketika saya berbincang dengan pekerja migran di luar negeri, saya melihat perbedaannya dengan sangat telanjang. Ada teman-teman kita yang bekerja sebagai welder dan bisa membawa pulang pendapatan bersih sekitar Rp62 juta per bulan. Itu bukan dongeng. Itu peluang riil. Tetapi peluang seperti itu tidak akan bisa dimasuki oleh orang yang berangkat hanya bermodal nekat.

Dan di situlah saya sering mengatakan: keberanian yang tidak dibekali kompetensi akan berubah menjadi kenekatan. Kalimat ini bagi saya bukan slogan. Ia adalah ringkasan dari terlalu banyak tragedi yang kami lihat. Kemiskinan memang melahirkan keberanian. Orang yang hidup sempit sering kali berani mengambil risiko yang tidak akan diambil oleh mereka yang merasa aman. Tetapi kalau keberanian itu tidak dipandu oleh pendidikan, tidak ditopang oleh kemampuan, dan tidak diarahkan lewat jalur yang legal, hasil akhirnya sering kali bukan kemajuan, melainkan jebakan. Orang berangkat karena ingin mengubah nasib, tetapi berakhir di pekerjaan yang tidak sesuai, kontrak yang berubah sepihak, dokumen yang ditahan, gaji yang dipotong, bahkan tindak pidana perdagangan orang.

Kasus-kasus di Kamboja, Myanmar, dan sejumlah negara lain memperlihatkan betapa kejamnya pola itu. Banyak orang direkrut dengan janji sebagai admin, staf, atau pekerja kantoran, lalu setiba di sana dipaksa masuk ke skema penipuan daring. Banyak yang berangkat melalui jalur wisata, lalu “menetap” secara ilegal. Ada yang awalnya korban, lalu setelah berhasil bertahan justru dipaksa menjadi perekrut korban baru. Dunia digital membuat semua ini semakin rumit, karena perekrutan bisa dilakukan hanya lewat formulir, pesan singkat, atau media sosial, seolah semua tampak sederhana, cepat, dan meyakinkan. Inilah salah satu tantangan terbesar kami hari ini: eksploitasi tidak lagi selalu datang lewat calo yang tampak kasat mata, tetapi bisa beroperasi di layar ponsel yang setiap hari dibawa ke mana-mana.

Karena itu saya memilih membuka akses seluas mungkin kepada masyarakat. Salah satu langkah pertama yang saya dorong adalah menjadikan media sosial bukan sekadar etalase kementerian, tetapi kanal aduan yang hidup. Saya minta akun-akun perlindungan dibuka. Saya minta masyarakat menandai saya langsung bila ada masalah. Ada kasus yang masuk lewat Instagram pribadi, lalu langsung kami tindak lanjuti ke direktorat terkait dan dikoordinasikan ke KBRI. Ada hotline yang sebelumnya merespons sekitar tujuh hari; kami dorong agar jauh lebih cepat. Bagi saya, kalau teknologi sudah ada di tangan semua orang, maka negara tidak boleh bekerja dengan refleks abad lalu. Kehadiran pemerintah hari ini harus terasa langsung, responsif, dan cukup rendah hati untuk mau disentuh oleh keluhan yang datang dari bawah.

Tentu, perlindungan tidak bisa berhenti di aduan. Ia harus dimulai sebelum seseorang berangkat. Karena itu kami mendorong apa yang saya sebut sebagai penguatan dari hulu: pelatihan, vokasi, kurikulum tambahan, hingga penyiapan bahasa sejak masih di bangku sekolah atau kuliah. Saya percaya kita harus berhenti menganggap migrasi tenaga kerja sebagai keputusan dadakan yang baru dipikirkan ketika ekonomi keluarga sudah terjepit. Kalau pasar Eropa meminta tenaga kerja minimal dengan bekal tertentu, kalau Jepang menuntut level bahasa tertentu, kalau Jerman punya standar yang tinggi, maka penyiapannya tidak boleh baru dimulai sebulan sebelum berangkat. Harus ada kelas-kelas migran, kurikulum plus, dan jembatan yang lebih sistematis antara pendidikan, balai latihan, dan kebutuhan nyata di luar negeri.

Masalahnya, kapasitas pelatihan kita sendiri masih belum cukup. Balai vokasi, balai industri, dan berbagai fasilitas lintas kementerian yang kita miliki hari ini baru mampu melatih sebagian kecil dari kebutuhan. Gap antara permintaan luar negeri dan pasokan tenaga kerja terampil dari Indonesia masih terlalu lebar. Justru karena itu saya melihat pekerjaan ini sebagai agenda nasional, bukan pekerjaan satu kementerian saja. Kami harus bekerja bersama Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kemendikbud/Dikti, Kementerian UMKM, pemerintah daerah, dan tentu Kementerian Luar Negeri. Perlindungan pekerja migran hari ini sama pentingnya dengan diplomasi ekonomi. Ia menyangkut negosiasi standar, penyederhanaan persyaratan, sampai harmonisasi kebutuhan negara tujuan dengan kesiapan tenaga kerja kita.

Di luar semua itu, ada satu masalah yang sering luput dibahas: apa yang terjadi ketika mereka pulang. Saya menolak pandangan bahwa pekerja migran yang sukses hanyalah mereka yang mampu bertahan lama di luar negeri. Menurut saya, ukuran yang lebih sehat adalah ini: apakah setelah pulang mereka punya kapasitas untuk naik kelas? Karena itu kami menekankan literasi keuangan, ketahanan keluarga, dan apa yang kami ringkas dalam lima kesiapan: siap fisik, siap mental, siap dokumen, siap kompetensi, dan siap visi. Yang terakhir ini sering dilewatkan. Banyak orang siap berangkat, tetapi tidak pernah benar-benar menjawab pertanyaan paling penting: untuk apa saya ke luar negeri, berapa lama, dan apa yang akan saya lakukan ketika pulang. Tanpa visi, remitansi yang besar pun bisa habis menjadi konsumsi sesaat. Dengan visi, seorang migran bisa pulang sebagai juragan—membangun usaha, membuka lapangan kerja, dan menjadi poros ekonomi baru di kampungnya sendiri.

Saya sudah melihat contoh-contoh seperti itu. Di Lombok, di Cianjur, di Indramayu, di banyak kantong pekerja migran, kita bisa menemukan desa yang aparaturnya bahkan adalah mantan pekerja migran. Mereka pulang membawa modal, pengalaman, disiplin, dan keberanian yang lebih matang. Kisah-kisah ini harus lebih sering disorot, karena terlalu banyak orang mengenal migrasi hanya dari tragedinya, padahal success story-nya juga sangat besar. Bukan untuk menutupi masalah, tetapi untuk menunjukkan bahwa jalur legal, kompetensi, dan perencanaan yang benar memang bisa mengubah nasib keluarga secara nyata.

Tetapi saya juga harus jujur: pekerjaan ini berat. Sangat berat. Karena kami berhadapan dengan hukum negara lain, proses imigrasi negara lain, agen-agen luar, tekanan ekonomi di dalam negeri, serta ekosistem digital yang memungkinkan orang direkrut secara instan. Kadang-kadang ketika kami hampir menangkap pola tertentu, pesawat sudah terbang. Kadang orang yang hendak kami amankan justru memilih tetap berangkat. Di situlah saya merasa negara harus lebih keras bicara kepada masyarakat: jalur ilegal itu bukan jalan cepat menuju kesejahteraan, melainkan lorong sempit yang terlalu sering berujung pada eksploitasi. Kalau jalur legal sudah ada, sistem informasi sudah dibuka, job order resmi tersedia, panic button ada, KBRI siap mendampingi, dan proses bisnisnya bisa ditelusuri, maka memilih jalur ilegal bukanlah keberanian, melainkan pertaruhan yang terlalu mahal atas tubuh dan masa depan sendiri.

Saya datang ke jabatan ini dari dunia aktivisme. Dan mungkin justru karena itu saya tidak ingin menjadi pejabat yang berubah total begitu diberi fasilitas. Saya sering mengingatkan diri sendiri dan teman-teman di sekitar saya: yang penting kita tidak berubah. Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan bahwa manusia kerap berubah ketika dekat dengan kekuasaan, ketika memegang kuasa, atau ketika kaya setelah sebelumnya miskin. Tiga hal itu cukup untuk membuat orang lupa dari mana ia datang. Saya tidak ingin lupa. Karena saya percaya, inti dari jabatan publik bukan terletak pada protokolnya, melainkan pada seberapa jauh kita tetap bisa mendengar suara yang paling pelan—suara pekerja migran yang paspornya ditahan, yang kontraknya ditukar, yang direkrut sebagai admin lalu dijebak menjadi scammer, atau yang hanya ingin bekerja layak tetapi tidak tahu harus mulai dari mana.

Pada akhirnya, seluruh kerja ini bertumpu pada satu syarat besar: kepercayaan publik kepada pemerintah. Tanpa itu, semua sistem yang kami bangun akan selalu dikalahkan oleh jalan pintas. Karena itu tugas kami bukan hanya menyediakan prosedur, tetapi juga membuktikan bahwa prosedur itu layak dipercaya. Bahwa negara benar-benar hadir. Bahwa negara tidak lambat ketika warganya terancam. Bahwa negara tidak hanya pandai melarang, tetapi juga sanggup menyiapkan jalan yang aman, nyaman, dan bermartabat. Pekerja migran Indonesia terlalu penting untuk diserahkan pada nasib. Mereka membawa nama bangsa, menggerakkan ekonomi keluarga, dan mengisi celah-celah pertumbuhan di banyak negara. Maka mereka berhak mendapat sesuatu yang paling dasar dari negerinya sendiri: perlindungan yang serius.