Saya Bukan Pewaris, Saya Perintis

Saya datang ke politik bukan dari ruang yang steril. Saya datang dari jalanan, dari kampus, dari tahun-tahun ketika banyak orang seusia saya percaya bahwa negara ini tidak akan berubah jika generasinya memilih diam. Saya tidur di DPR pada 1998. Saya ada di sekitar momen-momen paling keras dalam transisi republik ini. Saya dikejar aparat. Saya melihat sendiri bagaimana negara bisa tampak begitu jauh dari warganya, dan justru karena pengalaman itu saya sampai pada satu keyakinan sederhana: kalau ingin memperbaiki negara, pada satu titik kita tidak cukup hanya berteriak dari luar. Kita harus masuk, bertarung, lalu membuktikan.

Itu pula yang menjelaskan mengapa saya memilih Partai Gerindra. Pilihan itu bukan kebetulan, dan bukan pula semata-mata soal kendaraan politik. Saya bertemu Prabowo pada 2000, tak lama setelah ia pulang dari Yordania. Kesan saya sejak awal jelas: ini orang yang punya visi, punya disiplin, dan punya kesungguhan. Belakangan, ketika saya melihat lebih dekat, kesan itu justru menguat. Yang saya tangkap dari Prabowo adalah konsistensi antara kata dan perbuatan. Ia ingin memperoleh mandat rakyat, tetapi lebih dari itu, ia ingin menggunakan mandat itu untuk bekerja. Dalam politik Indonesia yang terlalu sering dipenuhi jeda antara janji dan tindakan, kualitas seperti itu tidak kecil artinya.

Karena itu saya juga tidak pernah memahami politik sebagai urusan pencitraan semata. Saya lebih suka ukuran yang sederhana: apakah rakyat merasakan kehadiran kita atau tidak. Semua orang bisa membangun opini. Semua orang bisa memelihara kontroversi. Tetapi pada akhirnya, masyarakat tidak hidup dari headline. Mereka hidup dari jembatan yang jadi dibangun, jalan yang akhirnya diperbaiki, stadion yang direnovasi, dan layanan publik yang benar-benar sampai. Di Sumatera Barat, saya selalu mengatakan: jangan tanya apa yang ditulis orang tentang saya, tanya saja ke pasar, ke jalan, ke kampung, siapa anggota DPR yang mereka rasa hadir ketika ada masalah. Politik yang sehat tidak boleh terlalu sibuk mengelola persepsi sampai lupa membenahi kenyataan.

Saya paham betul bahwa hidup saya di politik tidak pernah sepi dari kontroversi. Ada isu lama, ada fitnah baru, ada serangan terhadap keluarga, ada narasi yang dibangun untuk memukul karakter. Saya tidak naif. Itulah risiko seorang politisi. Tetapi saya juga belajar bahwa tidak semua serangan perlu dijawab dengan kemarahan. Sebagian cukup dijawab dengan kerja. Sebagian lagi memang harus dijawab lewat hukum, supaya orang paham bahwa fitnah bukan permainan tanpa konsekuensi. Saya dilabeli mafia bola, padahal justru saya termasuk yang paling keras melawan mafia bola. Kalau itu hanya dibiarkan, lama-lama kebohongan berubah menjadi kebiasaan publik. Di titik itulah saya percaya: memaafkan itu baik, tetapi memberi pelajaran juga perlu. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi hak bebas untuk memfitnah.

Namun inti dari semua ini bukan soal saya diserang atau tidak. Intinya adalah bagaimana kekuasaan dipakai. Saya selalu memegang satu kalimat yang bagi saya sangat penting: kalau sudah berkuasa, teruslah bermanfaat. Jangan sampai kekuasaan didapat dari rakyat, lalu setelah itu yang tampak hanya wajah kita di baliho lima tahun sekali. Amanah politik bukan lisensi untuk duduk nyaman; ia adalah kewajiban untuk merespons cepat, bahkan untuk urusan yang secara administratif mungkin bukan wilayah elektoral kita sekalipun. Ketika jembatan ambruk, ketika bidan harus menyeberangi sungai demi pasien, ketika jalan rusak menghambat kehidupan sehari-hari, maka jabatan harus dipakai untuk membuka akses, menekan birokrasi, dan mempercepat solusi. Itulah guna jaringan kekuasaan kalau dipakai dengan benar.

Cara berpikir yang sama saya bawa ke dunia sepak bola. Saya tidak pernah melihat sepak bola hanya sebagai hiburan. Bagi saya, ia adalah harga diri daerah, medan pembentukan karakter, dan juga cermin dari tata kelola nasional kita. Saya dibesarkan dengan Semen Padang. Dari umur tiga tahun saya sudah dibawa ke stadion. Jadi ketika saya masuk lebih jauh ke dalam pengelolaan klub, itu bukan proyek sampingan. Itu bagian dari tanggung jawab emosional sekaligus sosial. Dan karena saya peduli, saya memilih untuk tidak sopan kepada kerusakan. Kalau ada mafia yang menghambat kemajuan sepak bola, ya harus dilawan. Kalau PT Liga tidak dibenahi, ya harus dikritik. Kalau pelatih timnas digaji mahal oleh uang rakyat, maka ia wajib tahu bahwa 280 juta orang menaruh harapan di pundaknya. Kritik saya bukan lahir dari kebencian, tetapi dari tuntutan profesionalisme. Sepak bola Indonesia terlalu lama dikelola dengan toleransi berlebih terhadap mediokritas.

Masalah mendasar sepak bola kita, menurut saya, bukan kekurangan bakat. Bakat ada. Saya melihat sendiri anak-anak usia 11 tahun dari Indonesia bisa bersaing di Jepang. Tim U-17 kita tidak kalah bahan dari Korea atau Jepang. Yang kurang adalah sistem. Jepang besar bukan karena kebetulan, melainkan karena mereka punya kompetisi kelompok umur yang berjenjang: dari sekolah, kampus, sampai level senior. Kita terlalu sering ingin memetik hasil di tim nasional, tetapi malas membereskan mesin yang memproduksi pemain. Karena itu saya tidak menolak naturalisasi, tetapi saya menempatkannya sebagai solusi transisional, bukan fondasi permanen. Untuk 2026 atau 2030, mungkin kita masih membutuhkannya. Tetapi kalau liga usia muda dan kompetisi berjenjang dibenahi dari sekarang, pada 2034 atau 2038 mestinya pemain-pemain yang lahir, tumbuh, dan ditempa di Indonesia sendiri yang menjadi tulang punggung tim nasional. Negara yang besar tidak bisa selamanya menggantungkan kebanggaan olahraganya pada jalan pintas.

Di titik itu, politik dan sepak bola sebenarnya bertemu di satu tempat yang sama: keduanya membutuhkan keberanian untuk berpikir jangka panjang. Sayangnya, Indonesia sering terlalu ramah pada hal-hal instan. Kita suka hasil cepat, sensasi cepat, popularitas cepat. Padahal, baik pembangunan daerah maupun pembenahan sepak bola, sama-sama menuntut kesabaran institusional. Itu sebabnya saya lebih tertarik pada kerja yang menumpuk pelan-pelan tetapi nyata, daripada sensasi yang ramai beberapa hari lalu hilang. Orang boleh meremehkan cara kerja seperti ini karena tidak selalu dramatis. Tetapi justru dari pekerjaan semacam itulah kepercayaan publik dibangun kembali.

Saya juga sering ditanya apa ambisi saya berikutnya. Jawaban saya sederhana: saya bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan, dan saya ingin menjawab kepercayaan itu dengan kerja. Penempatan jabatan, posisi di partai, atau kemungkinan peran yang lebih besar, saya serahkan kepada pimpinan. Dalam organisasi politik yang sehat, yang utama adalah kinerja, bukan hasrat pribadi yang berlebihan. Bagi saya, terlalu banyak politisi habis energinya untuk menghitung langkah karier, padahal yang lebih penting adalah membangun rekam jejak yang tak perlu terlalu dijelaskan. Bila rekam jejaknya kuat, ruang akan datang sendiri.

Dan jika saya harus meninggalkan satu pesan untuk generasi muda, maka pesannya sangat sederhana: saya bukan pewaris, saya perintis. Saya tidak datang dari warisan kekuasaan. Saya tidak tumbuh dari privilese politik yang tinggal dipakai. Apa pun yang saya capai, saya tempuh dengan kerja keras, dengan kegagalan yang berulang, dengan bangkit yang tidak sekali dua kali. Karena itu saya selalu mengatakan: gagal itu biasa. Yang tidak boleh biasa adalah menyerah. Setelah itu, minta kepada Allah, jaga rida orang tua, dan tetap waras ketika dihantam fitnah maupun tepuk tangan. Sebab pada akhirnya, karier bukan ditentukan oleh seberapa keras kita terdengar, melainkan seberapa tahan kita bekerja ketika tidak semua orang percaya.

Kalau republik ini ingin membaik, ia membutuhkan lebih banyak perintis daripada pewaris. Lebih banyak orang yang mau memulai, daripada sekadar menikmati yang sudah dibangun orang lain. Dan dalam politik, seperti juga dalam sepak bola, sejarah biasanya tidak terlalu ingat pada mereka yang paling ramai. Sejarah lebih sering mengingat mereka yang tetap bekerja ketika kebisingan sudah lewat.

Dari Jalanan Semanggi ke Parlemen

Latar belakang saya sebagai aktivis mahasiswa pada masa reformasi telah membentuk cara pandang saya terhadap negara ini. Saat menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998, saya tertidur di gedung DPR, menyaksikan langsung tragedi penembakan 12 Mei di Grogol, dan turut berada di lokasi saat Tragedi Semanggi 1 terjadi. Saya pernah dikejar dan diburu oleh aparat, namun pengalaman itu justru menebalkan tekad saya untuk terlibat aktif memperbaiki Indonesia. Niat baik dan visi yang jelas itulah yang saya temukan pada sosok Bapak Prabowo Subianto. Pertama kali berdiskusi dengan beliau pada tahun 2000, sekembalinya beliau dari Yordania, saya melihat kesungguhan yang luar biasa untuk mendapatkan mandat rakyat dan bekerja demi kesejahteraan bangsa. Keyakinan inilah yang membawa saya bergabung dengan Partai Gerindra.

Menghadapi Kebisingan: Mengurai Kontroversi dengan Fakta

Di dunia politik, kebisingan opini publik adalah sebuah keniscayaan. Ketika terjadi penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Sumatera Barat pada 2020, banyak tudingan dialamatkan kepada saya. Padahal, penegakan hukum tersebut jelas: pengadilan telah menjatuhkan hukuman kepada pelaku dan muncikarinya. Sebagai masyarakat, kita harus berani menatap fakta dan mengevaluasi diri, mengingat data menunjukkan tingginya tingkat LGBT dan HIV, serta temuan transaksi prostitusi daring di beberapa hotel di Sumatera Barat. Menariknya, operasi tersebut awalnya berjalan tanpa masalah, mendapat liputan media, dan disaksikan banyak pihak. Opini publik baru berbalik menyerang saya seminggu kemudian, tepat setelah saya melontarkan kritik terhadap Ahok yang saat itu dekat dengan pusaran kekuasaan.

Hal serupa juga terjadi pada ranah personal. Kehidupan keluarga saya, termasuk pernikahan anak saya dengan pemain sepak bola, tak luput dari serangan hoaks dan fitnah. Namun, bagi saya, itu tak lebih dari ulah oknum atau penggemar yang merasa tidak puas. Pada akhirnya, jawaban atas segala kontroversi itu saya buktikan melalui kotak suara. Pada Pemilu 2024, di tengah kepungan fitnah, masyarakat Sumatera Barat masih memberikan suara terbanyak kepada saya. Begitu pula terkait polemik lisensi rumah makan Padang. Lisensi dari Ikatan Keluarga Minang (IKM) yang digratiskan itu murni bertujuan menjaga keaslian cita rasa kuliner kebanggaan kita dari oknum yang merusak standar rasa, layaknya fungsi sertifikat halal. Tindakan persekusi dari kelompok masyarakat tidak pernah saya benarkan, namun semangat menjaga keaslian budaya adalah hal yang lumrah.

Pragmatisme Politik dan Bukti Kerja Nyata

Banyak pihak mempertanyakan penurunan suara Partai Gerindra di Sumatera Barat pada 2024, padahal kami adalah partai pemenang nomor satu pada 2019. Secara pragmatis, kita harus mengakui bahwa hal ini adalah imbas dari keputusan koalisi dengan Pak Jokowi, sosok yang secara pengalaman pemilu sebelumnya kurang mendapat simpati elektoral di wilayah ini. Namun, sejarah mencatat bahwa langkah politik Pak Prabowo merangkul Mas Gibran adalah strategi yang tepat untuk mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia.

Pada akhirnya, politik bukanlah tentang seberapa keras kita berdebat, melainkan seberapa banyak kontribusi yang bisa kita berikan. Saya percaya bahwa mandat politik harus dijawab dengan percepatan pembangunan. Meskipun daerah seperti Kabupaten Pasaman dan Pesisir Selatan bukanlah daerah pemilihan saya (Dapil Sumbar 1), posisi saya sebagai Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang mewajibkan saya turun tangan mencari solusi. Ketika masyarakat mengeluhkan jembatan roboh hingga ada bidan yang harus menyeberangi sungai demi mendatangi pasien, saya langsung berkoordinasi dengan Menteri PU dan Menteri Sekretaris Negara. Hasilnya, jembatan Pasaman disetujui, dan kami melakukan peninjauan langsung pada 13 Agustus sekaligus memberi apresiasi kepada bidan yang heroik tersebut. Sehari setelahnya, 14 Agustus, hal serupa kami kawal untuk beberapa jembatan bermasalah di Pesisir Selatan.

Kerja nyata ini tidak berhenti di situ. Kami berhasil memastikan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk merenovasi Stadion Gor Haji Agus Salim di Kota Padang, satu-satunya stadion representatif di Sumatera Barat yang menjadi kandang Semen Padang. Kami juga menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak. Salah satu pencapaian paling krusial adalah proyek Flyover Sitinjau Lauik tahap pertama senilai 2,8 triliun rupiah, sebuah solusi bagi kawasan rawan longsor yang hampir setiap minggu memakan korban kecelakaan. Bagi saya, kehadiran seorang wakil rakyat harus dirasakan langsung wujudnya. Silakan tanyakan kepada masyarakat di pasar atau di pinggir jalan Sumatera Barat; rekam jejak dan kerja nyata itulah yang senantiasa saya hadirkan sebagai kader Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto.