Politik Bukan Akhir dari Aktivisme

Saya sering merasa bahwa orang melihat perjalanan seorang aktivis ke dalam pemerintahan itu terlalu sederhana. Seolah-olah ketika seseorang dulu vokal di luar, lalu kemudian masuk ke birokrasi, maka otomatis ia dianggap selesai, jinak, atau berhenti berjuang. Padahal bagi saya tidak sesederhana itu. Perjuangan tidak berhenti ketika masuk ke pemerintahan. Bentuknya saja yang berubah.

Sejak awal, saya memandang politik bukan sekadar alat untuk berbeda sikap dengan pemerintah, bukan sekadar medium untuk membela kelompok tertentu, dan bukan pula sekadar panggung kontestasi kekuasaan. Politik adalah jalan untuk mewujudkan imagined community yang kita bayangkan bersama: Indonesia yang lebih baik, sistem yang lebih tertata, demokrasi yang lebih sehat, hak-hak warga yang lebih dihormati, dan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat.

Itu yang saya bawa sejak dulu, ketika saya masih menjadi aktivis, ketika berada di DPR, sampai sekarang ketika berada di pemerintahan. Jadi, kalau ada yang bertanya mengapa seorang aktivis kemudian memilih masuk ke politik, masuk ke parlemen, lalu duduk di birokrasi, jawaban saya sederhana: karena saya melihat ada instrumen yang bisa dipakai untuk mewujudkan harapan-harapan itu.

Bagi saya, perjuangan itu bukan sesuatu yang hanya ada di jalanan. Di dalam pemerintahan juga ada perjuangan. Dan jangan salah, perjuangan di dalam itu juga tidak mudah. Di sana ada kepentingan sektoral, ada warisan kebijakan lama, ada kebiasaan birokrasi yang sudah berlangsung bertahun-tahun, ada kebutuhan untuk menyesuaikan banyak hal dengan arah baru yang diinginkan Presiden, dan semua itu membutuhkan ketegasan, kesabaran, dan kemampuan untuk terus menjaga idealisme.

Karena itu saya tidak pernah melihat masuk ke pemerintahan sebagai akhir dari aktivisme. Justru di situ saya melihat peluang lain. Dulu, ketika di DPR, saya melihat banyak sekali potensi besar bangsa ini yang seperti berhenti di tengah jalan. Kita punya sumber daya, punya pasar, punya tenaga kerja, punya industri, tapi terlalu sering berhenti hanya pada barang setengah jadi. Kita seperti selalu nanggung. Dan ketika saya sekarang menjadi bagian dari pemerintah, saya merasa tertantang untuk ikut menyelesaikan hal-hal yang dulu hanya bisa saya lihat dari sisi pengawasan dan regulasi.

Saya bergabung ke kabinet tentu karena ada beberapa alasan. Pertama, partai saya berkoalisi. Tetapi yang lebih penting, saya melihat ada titik temu yang fundamental antara bayangan saya tentang Indonesia dengan pandangan Presiden, terutama soal bagaimana kekayaan negeri ini harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bagi saya, itu bukan sekadar kalimat konstitusi. Itu adalah prinsip perjuangan yang sejak lama kami yakini.

Dari sanalah saya melihat bahwa ada chemistry, ada ruang untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang selama ini hanya hidup sebagai idealisme. Dan begitu masuk ke pemerintahan, saya makin merasa bahwa perjuangan itu nyata. Ia tidak kelihatan seperti demonstrasi, tetapi ada. Ia hadir dalam negosiasi, dalam konsolidasi, dalam tarik-menarik kepentingan, dalam upaya menyesuaikan warisan lama dengan arah baru yang ingin dibangun.

Kalau ada yang bertanya, mana lebih berat, aksi demonstrasi atau negosiasi antarkementerian, saya akan menjawab: negosiasi jauh lebih berat. Demonstrasi itu secara teknis bisa lebih sederhana, walaupun secara moral tentu berat. Tapi negosiasi di dalam pemerintahan itu sarat kepentingan. Di sana kita harus merawat banyak aspek sekaligus, bukan hanya benar menurut logika kita sendiri. Karena dalam pemerintahan, benar saja tidak cukup. Semua kepentingan harus diakomodasi, semua pihak harus dirawat, semua sektor harus dipertemukan.

Mungkin itu juga sebabnya saya percaya birokrat yang berasal dari politisi punya kekuatan tertentu. Bukan karena saya sedang membela diri saya sendiri, tetapi karena politisi yang baik terbiasa melihat banyak aspek sekaligus: kepentingan masyarakat, dinamika antaraktor politik, hubungan antarnegara, dan kebutuhan untuk menjembatani semuanya. Teknokrat penting, sangat penting. Tetapi kalau tidak dilengkapi kepekaan politik, kadang ia hanya melihat satu sisi dari persoalan dan merasa itu sudah cukup. Padahal dalam menjalankan pemerintahan, kompleksitasnya jauh lebih besar dari sekadar kebenaran teknokratis.

Saya sendiri datang ke Kementerian Perindustrian bukan dari ruang yang sepenuhnya asing. Saya pernah di Komisi VI DPR, yang antara lain membidangi industri, perdagangan, BUMN, UMKM, dan investasi. Jadi saya punya cukup banyak kesempatan untuk belajar bagaimana potensi Indonesia sebenarnya sangat besar, tetapi sering kali tidak diolah secara optimal. Dan ketika sekarang saya berada di dalam pemerintahan, saya justru ingin membuktikan bahwa potensi besar itu memang bisa digerakkan.

Salah satu yang paling jelas bagi saya adalah hilirisasi. Bagi saya, hilirisasi bukan jargon. Hilirisasi sudah berjalan. Tetapi kalau kita berhenti di barang setengah jadi, maka kita tetap sedang nanggung. Kita harus mendorong hilirisasi ke tahap berikutnya: membangun industri turunannya, menjadikannya barang jadi, dan memastikan nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri. Itu yang diharapkan Presiden.

Saya melihat persoalan ini dengan sangat nyata. Kita punya nikel, punya baja, punya bahan baku lain, punya industri otomotif, transportasi, pertahanan, dan lain-lain. Semua membutuhkan rantai pasok yang kuat. Tapi kalau kita hanya menjual bahan mentah atau barang setengah jadi, maka manfaat strategisnya tidak pernah sepenuhnya kita nikmati. Karena itu saya percaya bahwa pekerjaan kita sekarang bukan sekadar memproduksi, melainkan menyelesaikan sampai ujung.

Kita juga harus melihat transisi industri dengan jujur. Ambil contoh industri otomotif. Sekarang kendaraan listrik mulai semakin banyak di jalan. Itu perkembangan yang tak bisa dihindari. Tetapi di balik itu, ada ekosistem industri kendaraan berbasis mesin pembakaran internal yang sudah lama terbangun—supplier komponen, interior, berbagai bagian kecil lain yang selama ini hidup dari rantai pasok itu. Kalau transisinya tidak dikelola, maka banyak ekosistem lama akan mati begitu saja. Karena itu tugas pemerintah adalah memastikan agar rantai pasok yang lama bisa perlahan beralih dan beradaptasi ke industri baru, bukan dibiarkan jatuh satu per satu.

Di titik inilah optimisme menjadi penting. Saya banyak datang ke pabrik, ke kawasan industri, ke perkebunan, dan ke berbagai titik produksi. Yang saya lihat justru optimisme masyarakat pekerja itu nyata. Saya membawa pulang optimisme itu ke kantor. Lalu saya diskusikan lagi dengan teman-teman di kementerian. Karena optimisme rakyat itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan, menjadi persiapan, menjadi jalan keluar atas persoalan-persoalan yang akan datang.

Saya melihat sekarang Indonesia justru punya peluang besar. Pasar kita sangat besar. Sumber daya alam kita besar. Tenaga kerja kita cukup terampil. Dalam situasi global yang tidak menentu, banyak negara dan banyak perusahaan membutuhkan plan B. Mereka mencari tempat yang lebih aman untuk menempatkan produksi mereka. Dan Indonesia menjadi salah satu yang dilirik. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa menarik investasi ke Indonesia sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan, selama kita punya peta jalan yang jelas.

Yang ditunggu investor, baik dari luar maupun dari dalam negeri, adalah kepastian roadmap. Sektor mana yang siap, arah industrialisasi kita ke mana, prioritasnya apa, dukungan infrastrukturnya seperti apa, dan bagaimana kebijakan pemerintah akan bergerak. Di situ Presiden punya peran yang sangat besar. Beliau berkeliling, meyakinkan banyak pihak, membuka ruang kerja sama, dan hasilnya mulai terasa. Investasi baru masuk, pabrik-pabrik baru dibangun, kawasan industri tumbuh, dan ini semua membuka peluang kerja serta harapan baru.

Tetapi saya selalu ingin menekankan bahwa masuknya industri-industri baru juga membawa tantangan. Tenaga kerja kita harus terus meningkatkan keterampilan. Anak-anak muda harus menyiapkan diri sesuai spesifikasi yang dibutuhkan industri. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, maka harapan itu tidak cukup digaungkan. Ia harus diisi dengan kesiapan sumber daya manusia yang nyata.

Dalam hal ini, saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang sangat saya yakini sebagai seorang santri. Saya tidak pernah setuju dengan pandangan bahwa santri hanya belajar agama dan karenanya jauh dari sains atau industri. Itu pandangan yang salah. Banyak ilmuwan besar dalam sejarah Islam adalah santri dalam makna yang sesungguhnya: orang-orang yang mendalami agama sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan banyak ilmuwan muslim lain memberi kita contoh bahwa agama dan sains tidak perlu dipisahkan secara kaku.

Karena itu saya justru ingin membawa semangat itu ke depan. Saya ingin pondok-pondok pesantren mulai memperbanyak pelajaran sains. Saya ingin santri-santri juga menjadi saintis. Jangan ada rasa takut dan minder. Dunia itu sebenarnya kecil, dan ilmu pengetahuan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Begitu kita masuk ke dalam satu proses produksi, satu bidang industri, satu cabang ilmu, kita akan tahu bahwa semua itu bisa dipelajari dan dikuasai. Dari situ bahkan lahir mimpi-mimpi baru, inovasi-inovasi baru, dan kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak dibayangkan.

Saya percaya agama dan sains bukan dua hal yang harus saling menjauh. Justru banyak inspirasi ilmiah lahir dari kedalaman spiritual dan kedisiplinan moral yang kuat. Karena itu saya ingin anak-anak muda, termasuk para santri, jangan takut masuk ke bidang-bidang yang selama ini dianggap terlalu teknis, terlalu modern, atau terlalu jauh dari dunia mereka. Tidak. Semua bidang terbuka.

Dalam kehidupan pribadi saya, kedekatan dengan masyarakat tetap harus dijaga. Memang waktu sekarang jauh lebih sempit. Tetapi saya merasa perlu terus mengisi ulang diri saya. Saya membayangkan diri seperti telepon genggam: kalau dipakai terus, baterainya habis. Maka sesekali harus di-charge. Bagi saya, charge itu datang dari pertemuan dengan orang-orang biasa, dari percakapan yang jernih, dari suasana yang belum terlalu terkontaminasi oleh rumitnya kekuasaan dan kepentingan. Itu yang membuat saya tetap merasa terhubung.

Dan ada satu hal lain yang juga sangat personal bagi saya, yaitu soal trauma dan penyembuhan. Saya pernah mengalami fase-fase traumatis, dan saya belajar bahwa cara untuk pulih adalah dengan mencoba memahami sudut pandang orang lain. Ketika kita merasa marah, kesal, atau gelisah, sering kali kita terlalu terkunci pada perspektif kita sendiri. Tetapi kalau kita mencoba membayangkan bahwa orang lain mungkin sedang berada dalam situasi sulit, mungkin sedang sakit, sedang punya beban, sedang berada dalam konflik pribadi, pelan-pelan kita menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi merasa harus marah pada semua hal. Bagi saya, itu juga bentuk healing.

Mungkin karena itu saya tetap percaya bahwa harapan harus dijaga. Harapan bukan sesuatu yang pasif. Ia harus dirawat. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi. Dan bagi saya, kerja di pemerintahan hari ini adalah bagian dari menjaga harapan itu. Bahwa Indonesia bisa menjadi negara industri yang lebih kuat, bahwa hilirisasi bisa dituntaskan, bahwa investasi bisa diarahkan untuk membuka masa depan, bahwa santri bisa menjadi saintis, bahwa rakyat biasa bisa melihat hasil nyata dari semua kebijakan.

Saya percaya Indonesia Emas 2045 bukan sesuatu yang utopis. Itu bisa dicapai. Tetapi syaratnya kita tidak boleh menyerah pada rasa pesimistis. Kita harus terus bekerja, terus bernegosiasi, terus memperjuangkan jalan keluar, dan terus menautkan idealisme dengan instrumen-instrumen nyata di pemerintahan.

Bagi saya, itulah arti politik yang sesungguhnya. Bukan berhenti pada slogan, tetapi mengubah harapan menjadi kerja, dan mengubah kerja menjadi masa depan.