Pemerintah Perkuat Infrastruktur dan Ekonomi Perbatasan di Sambas Kalbar

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperkuat pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Upaya ini diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal yang ditinjau langsung oleh perwakilan kementerian terkait pada Kamis (23/4/2026).

Asisten Deputi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Gunardi Kusuma, menyatakan bahwa pengembangan perbatasan dilakukan bertahap berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut nyata dari rapat sebelumnya serta merespons proposal yang telah diajukan oleh Pemda Sambas.

"Kami berkomitmen untuk menindaklanjutinya secara bertahap guna meningkatkan kapasitas produksi garam di Kampak," ujar Gunardi. Pemerintah memproyeksikan pengembangan sentra industri garam di Kecamatan Paloh sebagai bagian krusial dari target swasembada garam nasional pada tahun 2027.

Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah

Sektor industri garam ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Natalia Karyawati, turut menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.

Natalia berharap kunjungan kementerian ini memberikan dampak nyata yang berjangka panjang bagi masyarakat perbatasan. "Perhatian lebih dari kementerian sangat dibutuhkan agar kelompok tani garam di sini memiliki keberlanjutan usaha yang mapan," ungkapnya.

Selain fokus penguatan ekonomi, prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan secara khusus ke Desa Temajuk yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pembangunan tersebut meliputi rencana penempatan Pos Lintas Batas (PLB), peningkatan kualitas jalan untuk distribusi logistik, serta evaluasi sarana pendukung lainnya.

Penguatan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antardesa dan memperlancar distribusi barang. Melalui langkah terintegrasi ini, kawasan perbatasan ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tanpa mengesampingkan nilai kedaulatan negara.