Kemen PKP Gandeng BPK Perkuat Akuntabilitas Program Perumahan 2026

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan langkah penguatan tata kelola program perumahan melalui koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta pada Jumat (24/4/2026). Langkah strategis ini diambil seiring meningkatnya skala intervensi pemerintah di sektor perumahan pada tahun 2026.

Sinergi tersebut bertujuan memastikan seluruh program perumahan berjalan tepat sasaran, transparan, dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Fokus utamanya mencakup pengawasan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.

Menurut Maruarar, program BSPS mengalami peningkatan volume yang sangat signifikan pada tahun ini. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi kelengkapan prosedur operasional serta didukung oleh basis data yang akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tingkatkan Pengawasan dan Kepercayaan Publik

Penguatan koordinasi dengan BPK merupakan bagian esensial dalam menindaklanjuti temuan maupun hasil pemeriksaan lembaga tersebut. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat memperkokoh sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas pengelolaan program perumahan di lapangan.

"Dengan begitu, harapannya masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui program-program perumahan ini," jelas Maruarar Sirait. Sinergi ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas di tengah peningkatan anggaran dan volume proyek.

Melalui koordinasi yang intensif, Kementerian PKP menargetkan efektivitas pelaksanaan program perumahan yang lebih baik di masa mendatang. Selain memberikan manfaat nyata bagi warga, upaya ini diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.