Pemerintah Targetkan Perbaikan 15 Ribu Rumah Tidak Layak Huni di Perbatasan

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) menargetkan perbaikan 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan perbatasan serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 ini diumumkan secara resmi di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Program tersebut akan dilaksanakan di 17 provinsi dan mencakup 40 kabupaten/kota. Wilayah sasarannya meliputi kawasan perbatasan darat dengan tujuh negara tetangga serta berbagai pulau kecil terluar di Indonesia.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata kehadiran negara di beranda terdepan. Tujuannya tidak hanya untuk menyediakan hunian yang layak, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Kolaborasi Lintas Lembaga

Pelaksanaan program perumahan ini direncanakan mulai bergulir dalam satu hingga dua bulan ke depan. Maruarar menekankan pentingnya percepatan eksekusi agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat di kawasan perbatasan.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas lembaga guna memastikan ketepatan sasaran. Kemen PKP secara khusus menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menentukan fokus wilayah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung akurasi data.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP, Tito Karnavian, sangat mengapresiasi langkah kepedulian Kemen PKP tersebut. Menurutnya, program ini secara nyata menyasar masyarakat di perbatasan dan dampaknya akan sangat membantu peningkatan taraf hidup.

Pendekatan Berbasis Data

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, turut menegaskan komitmen lembaganya dalam menyediakan data yang valid dan terkini. Hal ini sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan benar-benar efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Program peningkatan kualitas hunian ini mencakup batas wilayah Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Republik Palau, dan Thailand. Selain itu, kawasan pulau terluar seperti Simeulue, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano juga masuk dalam target prioritas pembangunan.

Melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap perbaikan kondisi fisik rumah ini berjalan maksimal. Kementerian PKP juga terus berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke seluruh pelosok Nusantara.