KSP Tepis Isu Intimidasi, Pastikan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menepis isu adanya intimidasi dari pemerintah maupun aparat penegak hukum terhadap masyarakat sipil yang kritis. Penegasan ini disampaikannya saat merespons hasil lembaga survei di pelataran Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu.

Dudung menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap kritik serta berbagai masukan yang diberikan oleh masyarakat. Sikap ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang selalu meminta pandangan dari berbagai pihak demi kemajuan negara.

"Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Kita harus berani bicara, berpendapat, tetapi juga berani mendengarkan pendapat orang lain," ujar Dudung. Ia pun meminta masyarakat tidak menciptakan kesan seolah-olah pemerintah antikritik dan melakukan praktik intimidasi.

Pesan Persatuan dan Keterbukaan

Lebih lanjut, Dudung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan hati nurani dalam membangun bangsa secara bersama-sama. Masyarakat diimbau untuk menjaga diri masing-masing agar tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu yang tidak benar.

Mengutip pesan mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Dudung mengingatkan bahwa kebencian akan selalu ada sebaik apa pun pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, kritik harus dilihat sebagai sebuah kewajaran dan bukan ancaman dalam bernegara.

Sikap terbuka juga kerap ditunjukkan secara langsung oleh Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan. Saat berpidato dalam acara Puncak Perayaan Natal, Presiden menyatakan bahwa kritik dan koreksi adalah wujud nyata bantuan dari masyarakat.

"Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu dan diamankan. Kadang kita tidak suka dikritik, tetapi sesungguhnya itu mengamankan," kata Presiden Prabowo. Beliau bahkan mencontohkan bagaimana koreksi sederhana terkait penampilannya dari ajudan sering kali menyelamatkannya dari kesalahan kecil.