Pelaku Bisnis Harus Tahu, Ini Tugas Khusus Presiden Prabowo Kepada Mensesneg Prasetyo Hadi

Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi. Instruksi ini disampaikan Prabowo dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada hari Rabu (13/5).

Menurut Presiden Prabowo, pembentukan satgas tersebut sangat krusial untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha. Selama ini, proses perizinan di Indonesia dinilai terlalu berlapis dan menyulitkan para pelaku usaha yang ingin menanamkan modal.

"Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit," tegas Prabowo. Langkah ini diambil karena ia kerap menerima keluhan dari investor yang harus menunggu proses perizinan hingga dua tahun.

Mencegah Korupsi dan Menjaga Kepercayaan Investor

Prabowo kemudian membandingkan kondisi perizinan di Indonesia dengan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut dinilai mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam waktu singkat, yakni sekitar dua minggu.

"Kalau mereka (negara tetangga) bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan," ucapnya. Penyederhanaan regulasi dipandang mendesak karena aturan yang terlalu rumit berpotensi membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Langkah deregulasi ini juga menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas kepercayaan para penanam modal yang berkeinginan menjalankan usaha di Tanah Air. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membantu dan mendukung penuh para pengusaha.

"Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu," pungkas Presiden.