Presiden Prabowo Dorong Reformasi Regulasi untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendorong adanya reformasi regulasi dan percepatan perizinan usaha guna menciptakan lapangan kerja serta memperkuat perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri acara penyerahan hasil denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada hari Rabu.

Presiden secara tegas meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mencari jalan guna memperbaiki sistem birokrasi yang ada. Ia berharap setiap instansi pemerintah dapat mengurangi prosedur yang tidak efisien serta mempermudah jalannya perizinan usaha.

"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang menunggu izin itu bisa satu tahun, dua tahun," ujar Presiden Prabowo. Oleh karena itu, ia melarang keras para pejabat untuk mempersulit proses administrasi yang semestinya bisa dipercepat.

Pembentukan Satgas Khusus Deregulasi

Sebagai langkah tindak lanjut yang konkret, Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi. Satgas ini ditugaskan secara spesifik untuk menyederhanakan berbagai aturan yang masih tumpang tindih.

Ia menegaskan bahwa pengusaha yang bekerja secara benar harus diberikan dukungan penuh agar mampu menggerakkan roda perekonomian. "Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik dan benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti banyaknya investor luar negeri yang juga mengeluhkan proses perizinan di Indonesia yang memakan waktu lama. Ia meyakini bahwa dengan membenahi sistem dan meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, pemerintah dapat berbuat jauh lebih banyak demi kemakmuran rakyat.