Pemkab Siak Gelar Rakor Satgas MBG, Tekankan Percepatan Dapur dan Data Akurat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 di Ruang Rapat Sri Indrapura pada Selasa (5/5/2026). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) ini bertujuan membahas peran pemerintah daerah dalam tata kelola penyelenggaraan program tersebut.

Pembahasan dalam rapat mencakup progres pembangunan dan operasional dapur umum serta kesiapan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, agenda juga menyoroti penguatan rantai pasok bahan pangan lokal, penyusunan data penerima manfaat, hingga pengelolaan limbah dapur.

Percepatan Dapur MBG di Wilayah 3T

Dalam arahannya, Syamsurizal menekankan pentingnya percepatan operasional dapur MBG, khususnya di wilayah 3T. Hal ini bertujuan agar manfaat program prioritas tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Percepatan operasional dapur di daerah terluar sangat diharapkan agar anak-anak di pelosok, seperti Sungai Mandau, Kandis, dan pesisir Siak, turut tersentuh program ini," ujar Syamsurizal.

Berdasarkan pemaparan BGN, dari total 98 dapur yang direncanakan, sebanyak 56 unit telah beroperasi dan 20 lainnya masih dalam proses penyelesaian. Beberapa dapur di wilayah 3T juga masih dalam tahap persiapan pembangunan oleh pihak BGN. Mengingat pentingnya program ini, Syamsurizal mengingatkan perlunya koordinasi lintas sektor dan pelaporan berkala setiap tiga bulan kepada kementerian terkait.

Akurasi Data dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Wakil Bupati Siak juga menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk memetakan kebutuhan hingga tingkat desa dan mengidentifikasi potensi bahan pangan lokal. Langkah ini penting agar hasil produksi petani lokal dapat terserap dalam sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendorong penguatan ekonomi daerah.

Di samping itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diminta menyiapkan pendataan penerima manfaat secara akurat. Data tersebut harus mencakup peserta didik, balita, dan ibu hamil melalui integrasi data posyandu serta fasilitas kesehatan setempat.

Dinas Pendidikan juga diimbau untuk berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pengelolaan limbah dapur MBG agar dapat dimanfaatkan kembali secara produktif. "Dalam waktu yang ditentukan, saya minta sudah ada hasil konkret dan tidak sekadar diskusi, sehingga program harus segera berjalan," tegas Syamsurizal.