Pemerintah Percepat Revitalisasi Sekolah 2026, Fokus Daerah Bencana dan 3T

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat program revitalisasi sekolah di daerah terdampak bencana dan wilayah tertinggal pada 2026. Kebijakan ini diumumkan di Jakarta pada Kamis (30/4/2026) dengan menyiapkan anggaran hingga Rp14 triliun untuk memperbaiki fasilitas sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan revitalisasi ini bukan sekadar perbaikan fisik bangunan. Program tersebut mencakup pendekatan menyeluruh yang mengedepankan keamanan dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar.

“Revitalisasi mencakup pembangunan baru dan rehabilitasi, dengan prinsip utama keamanan, percepatan perbaikan, serta gotong royong masyarakat,” ujar Gogot. Dana perbaikan akan disalurkan secara langsung ke sekolah agar pelaksanaannya lebih cepat dan tepat sasaran.

Capaian 2025 dan Alokasi Anggaran 2026

Program revitalisasi pada 2025 telah menunjukkan kinerja yang sangat signifikan berkat perbaikan sistem tata kelola. Dari target awal sekitar 10 ribu satuan pendidikan, realisasinya meningkat tajam hingga 54 persen atau mencakup lebih dari 16.600 sekolah.

Menurut Gogot, keberhasilan tersebut didorong oleh proses verifikasi kebutuhan berbasis data riil sekolah yang terus diperbarui secara berkala. Pendekatan ini memastikan setiap bentuk intervensi dari pemerintah benar-benar sesuai dengan urgensi dan kondisi di lapangan.

Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp11 triliun hingga Rp14 triliun guna merehabilitasi 10.722 sekolah. Skema penyaluran langsung ini terbukti memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga peningkatan aktivitas usaha di sekitar sekolah.

Fokus Daerah Bencana dan Ekosistem Belajar

Selain perbaikan fisik bangunan, pemerintah juga menambahkan dua intervensi baru pada 2026, yakni penyediaan sarana air bersih dan penataan lingkungan sekolah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menciptakan ekosistem belajar yang sehat, nyaman, dan ramah bagi para siswa.

“Hal-hal kecil seperti penataan lingkungan sering terabaikan, padahal sangat menentukan kenyamanan belajar,” jelas Gogot. Dalam pelaksanaannya, prioritas utama pembangunan akan diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah terdampak bencana, seperti di kawasan Sumatra dan Aceh.

Saat ini, sebagian anggaran telah mulai disalurkan untuk mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan di area rawan bencana tersebut. Setelah wilayah bencana tertangani, program akan dilanjutkan secara bertahap ke sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan berat di daerah lain.

Revitalisasi ini juga diintegrasikan dengan upaya penguatan layanan kesehatan sekolah untuk menunjang kualitas pembelajaran secara utuh. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap setiap anak Indonesia dapat segera menikmati akses pendidikan di lingkungan yang aman, layak, dan berkualitas.