Kemendikdasmen Catat Revitalisasi Sekolah Vokasi Lampaui Target, Gerakkan Ekonomi Daerah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat program revitalisasi sekolah vokasi dan pendidikan khusus di berbagai daerah berhasil melampaui target. Capaian signifikan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, dalam diskusi redaksi di Jakarta pada Kamis, 30 April 2026.

Keberhasilan program ini dicapai melalui perbaikan infrastruktur berbasis data untuk memperkuat ekosistem pembelajaran secara komprehensif. Penentuan lokasi revitalisasi tersebut mengacu pada sistem perencanaan nasional KRISNA yang telah diverifikasi secara teknis oleh Kementerian PUPR.

"Target SMK sekitar 900 unit, realisasinya mencapai 1.465," ujar Tatang. Ia menambahkan bahwa fasilitas untuk SLB, PKBM, dan SKB juga mengalami penambahan yang masif. Distribusi proyek ini sukses menjangkau seluruh provinsi di Indonesia hingga menyasar fasilitas pendidikan pekerja migran di Malaysia.

Dampak Ekonomi dan Serapan Tenaga Kerja

Selain meningkatkan kualitas sarana pendidikan, program revitalisasi terbukti menciptakan efek ganda bagi perekonomian lokal. Setiap proyek pembangunan dilaporkan secara rata-rata mampu menyerap sekitar 34 tenaga kerja setempat.

Dana yang dikucurkan langsung dibelanjakan di daerah sehingga sukses menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat kecil. Aktivitas bisnis mulai dari pasokan bahan bangunan, konsumsi, hingga transportasi turut merasakan manfaat positif langsung dari proyek perbaikan sekolah ini.

Lebih dari sekadar perbaikan fisik bangunan, revitalisasi diarahkan untuk menyediakan ekosistem belajar ramah disabilitas bagi SLB dan ruang praktik khusus untuk SMK. Model swakelola yang diterapkan terbukti sangat efisien sehingga beberapa sekolah swasta dapat menambah kapasitas ruang kelas di luar rencana awalnya.

Fokus Revitalisasi pada 2026

Memasuki tahun 2026, Kemendikdasmen mengarahkan fokus program pada percepatan rehabilitasi infrastruktur sarana belajar di wilayah terdampak bencana. Upaya pemulihan mendesak tersebut akan diprioritaskan di kawasan Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Selanjutnya, intervensi perbaikan akan diperluas ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta sekolah-sekolah dengan kondisi kerusakan berat. Pemerintah pusat tengah mematangkan skema kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih terarah.

Tatang menegaskan bahwa keberlanjutan program revitalisasi ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya tampung sekolah. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih layak dan nyaman, akses pendidikan berkualitas diharapkan dapat semakin merata di seluruh penjuru Tanah Air.