MenPAN-RB Tegaskan Pelatihan ASN Harus Berdampak Nyata pada Kebijakan Publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menegaskan pentingnya sinkronisasi pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dengan implementasi kebijakan publik di Jakarta, Senin (20/4/2026). Langkah strategis ini dinilai krusial agar program pelatihan tidak berhenti di ruang kelas, melainkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Rini usai menghadiri konferensi internasional bertajuk Systemic Impact through Transformative Training. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bekerja sama dengan German Institute of Development and Sustainability.

Rini menyoroti bahwa selama ini masih terdapat kesenjangan antara pelatihan ASN dengan kebutuhan aktual di lapangan. Ia menyebutkan, sering kali program pelatihan belum sepenuhnya terhubung dengan kepekaan aparatur terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Pembelajaran Transformatif ASN

Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menyatakan konferensi ini diikuti oleh 95 peserta dari berbagai belahan dunia. Delegasi yang berpartisipasi di antaranya berasal dari Meksiko, Tiongkok, Jerman, Inggris, Filipina, serta Indonesia.

Taufiq menegaskan bahwa pelatihan ASN ke depan harus mengarah pada pendekatan pembelajaran transformatif (transformative learning). Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengubah cara berpikir dan bekerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

"Training ini tidak hanya sebagai agenda rutin, tetapi memastikan setiap materi benar-benar memberi manfaat nyata. Terutama bagi pembuat kebijakan dan pemberi layanan kepada masyarakat luas," jelas Taufiq.

Tata Kelola Berpusat pada Kesejahteraan

Dalam forum tersebut, turut mengemuka konsep tata kelola pemerintahan yang berpusat pada kesejahteraan rakyat (human-centered governance). Pendekatan ini menuntut ASN agar tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki empati, kepedulian, dan kemampuan adaptif terhadap tantangan global.

Taufiq menambahkan, persoalan seperti kemiskinan, kesehatan, dan perubahan iklim kini telah menjadi agenda global yang membutuhkan kolaborasi lintas negara. Sebagai tindak lanjut, LAN akan segera menginisiasi sejumlah program kolaboratif seperti pertukaran pengajar, riset bersama, dan penguatan jejaring kelembagaan.

Langkah progresif ini diharapkan dapat mendukung visi pemerintah dalam membangun birokrasi berkelas dunia (world class bureaucracy). Ke depan, Indonesia juga didorong untuk berperan aktif membantu negara berkembang lainnya, seperti Timor Leste, Vietnam, dan Kamboja, dalam pengembangan kapasitas aparatur.