Transformasi BPD: Dari Pengelola Dana Menjadi Penggerak Ekonomi Daerah

Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk bertransformasi dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator pertumbuhan ekonomi regional. Dorongan ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (17/4/2026). Transformasi ini diperlukan untuk menyikapi perubahan lanskap ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal daerah melalui inovasi pembiayaan yang produktif.

Agus menegaskan bahwa BPD harus mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif ke depannya. Menurutnya, BPD wajib menjadi penggerak ekonomi secara aktif dan berkelanjutan, bukan sekadar menampung dana. BPD juga dinilai memiliki keunggulan struktural seperti kedekatan dengan pemerintah daerah dan pemahaman mendalam terhadap ekonomi lokal.

Dengan keunggulan unik tersebut, BPD dapat memastikan setiap dana yang berputar di daerah memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Institusi keuangan ini diyakini mampu mendorong produktivitas dan memperkuat sektor riil secara langsung. "BPD harus mampu memastikan setiap rupiah memberikan nilai tambah ekonomi," tegas Agus di hadapan peserta seminar.

Inovasi Pembiayaan dan Transformasi BPD

Keterbatasan fiskal daerah diharapkan tidak menjadi penghambat proses pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, inovasi pembiayaan menjadi instrumen penting guna menjaga kesinambungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah strategisnya adalah optimalisasi skema pinjaman daerah untuk pembiayaan yang lebih luas.

Pinjaman tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk penguatan layanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga UMKM. Agus menyebut pinjaman daerah harus menjadi instrumen pencipta efek ganda bagi perekonomian masyarakat lokal. Asbanda bahkan telah mengusulkan kepada regulator untuk menghadirkan kebijakan pembiayaan sektor publik yang lebih presisi dan terukur.

Untuk memastikan BPD naik kelas, transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama secara terarah. Ketiga pilar tersebut mencakup penguatan tata kelola, pengembangan inovasi pembiayaan produktif, dan pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah. Keberhasilan BPD nantinya tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi dari kontribusi nyatanya terhadap pertumbuhan wilayah.

Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan elemen strategis lainnya. "Kita bukan superman, tapi super tim yang harus berkolaborasi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya dalam pidato pembuka.

Luthfi menambahkan bahwa BPD memegang peran vital dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat sektor UMKM. Institusi ini dituntut hadir sebagai solusi atas tantangan ekonomi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Seminar nasional ini diharapkan menjadi momentum percepatan BPD sebagai motor pembangunan yang inklusif dan modern.