BGN Percepat Sertifikasi Keamanan Pangan Program MBG di Maluku

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Maluku mengadakan rapat koordinasi untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada Kamis (16/4). Langkah ini bertujuan memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 104 SPPG yang telah beroperasi di Provinsi Maluku. Namun, sebagian fasilitas tersebut masih berstatus ditangguhkan atau suspend karena terkendala masalah sertifikasi.

"Terdapat 53 SPPG yang masih berstatus suspend karena kendala SLHS dan IPAL, meskipun delapan di antaranya telah dicabut status tersebut. Kondisi ini menjadi pemicu dilaksanakannya koordinasi guna mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan," ujar Ranto.

Tingkatkan Kapasitas SDM dan Sinergi Daerah

Lebih lanjut, Ranto berharap forum koordinasi ini dapat menjadi wadah untuk mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan hambatan dalam proses penerbitan SLHS. BGN juga berkomitmen memfasilitasi pelatihan bagi penjamah makanan, baik secara daring maupun luring, demi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Le, menegaskan pentingnya peran dinas kesehatan dan instansi terkait untuk mendorong percepatan proses sertifikasi. Hal tersebut sejalan dengan upaya memastikan program prioritas Presiden dapat berjalan lancar di tingkat daerah.

"Keamanan pangan menjadi kunci agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat benar-benar bergizi dan aman," kata Sadali. Melalui sinergi lintas sektor, Program MBG di Maluku diharapkan dapat berjalan dengan standar kualitas tinggi dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat.