Kemen PPPA dan Uni Eropa Bentuk Pokja Aksi Iklim Responsif Gender

Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Uni Eropa menggelar kick-off pembentukan kelompok kerja (Pokja) lembaga masyarakat di Jakarta pada Jumat (17/4/2026). Langkah strategis ini bertujuan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) agar berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menegaskan bahwa perubahan iklim membawa dampak yang tidak netral gender. Situasi tersebut secara tidak proporsional lebih memengaruhi perempuan serta anak-anak akibat beban domestik dan keterbatasan akses sumber daya. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam setiap aksi iklim dinilai menjadi sebuah keniscayaan.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah meluncurkan RAN GPI 2024–2030 sebagai wujud komitmen nasional yang mengacu pada kerangka kerja perubahan iklim PBB (UNFCCC). Terdapat tujuh sektor strategis yang menjadi fokus, antara lain ketahanan pangan, energi, kehutanan, industri hijau, ketahanan bencana, sosial-budaya, hingga kelautan. Pendekatan lintas sektor ini dirancang guna memastikan integrasi gender berjalan optimal dan berbasis kebutuhan kontekstual.

Kolaborasi Global dan Lintas Sektor

Amurwani menjelaskan, hasil pertemuan ini akan menjadi landasan untuk pemetaan pemangku kepentingan dan penyusunan rencana aksi Pokja Lembaga Masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat menuntut partisipasi aktif dan sinergi dari berbagai pihak terkait. "Melalui kelompok kerja ini, kita memastikan suara perempuan dan kelompok rentan menjadi bagian dari solusi perubahan iklim," ujarnya.

Perwakilan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Saiti Gusrini, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi RAN GPI di Indonesia. Ia memandang bahwa pendekatan responsif gender adalah prasyarat mutlak untuk memastikan tercapainya efektivitas aksi pelestarian lingkungan. Uni Eropa siap mendukung upaya transisi hijau yang inklusif melalui kemitraan strategis, dialog kebijakan, dan penguatan kapasitas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sedikitnya 40 peserta dari perwakilan kementerian, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), serta media massa. Diskusi dalam forum ini turut menyoroti berbagai tantangan di lapangan, termasuk keterbatasan pendanaan dan sistem pemantauan yang belum sepenuhnya responsif gender. Penguatan peran CSO dan peningkatan kapasitas perempuan sebagai agen perubahan menjadi solusi prioritas yang direkomendasikan.

Pertemuan ini menyepakati komitmen awal pembentukan Pokja Lembaga Masyarakat sebagai wadah kolaborasi strategis yang menjembatani kebijakan dan praktik lapangan. Kehadiran Pokja tersebut diharapkan mampu mendukung pengumpulan data berbasis komunitas, meningkatkan akuntabilitas implementasi, dan mempercepat aksi iklim responsif gender di Indonesia.