Menko PM: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi penggerak utama ekonomi daerah hingga nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam evaluasi program di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Kamis (16/4), demi mendorong peran strategis kepala daerah mengelola dana Badan Gizi Nasional (BGN).

Program MBG dipastikan tidak sekadar berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat. Kebijakan ini juga dikembangkan menjadi instrumen strategis pencipta lapangan kerja baru dan penguat ekonomi lokal melalui keterlibatan berbagai sektor.

Peran Vital Kepala Daerah dan Investasi

Keberhasilan percepatan program MBG dinilai tidak terlepas dari dukungan investasi yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor publik diyakini mampu mempercepat implementasi sekaligus memperluas dampak positifnya.

Menko Muhaimin menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah agar aliran anggaran menjadi siklus ekonomi berkelanjutan. Kepala daerah diharapkan aktif mengelola potensi dari produksi hingga distribusi dengan melibatkan UMKM setempat.

"Kata kuncinya adalah kepala daerah. Bagaimana agar uang BGN yang masuk ke daerah itu menciptakan siklus ekonomi, karena bergantung kepada kepala daerah dalam mengelolanya," ucap Menko PM.

SPPG sebagai Pusat Ekonomi Baru

Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi simpul krusial dari hulu ke hilir. SPPG bukan sekadar penyedia makanan bergizi, melainkan pusat aktivitas ekonomi yang membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.

Ekosistem SPPG ditargetkan mampu menghasilkan kemandirian ekonomi tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran BGN. Oleh karena itu, sinergi yang erat dengan pemerintah pusat dan kepala daerah sangat diperlukan.

Pemberdayaan petani, peternak, dan pedagang lokal turut ditekankan sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen menjadikan pelaku usaha desa sebagai bagian utama dari rantai pasok agar mampu mandiri secara berkelanjutan.

Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, pemerintah fokus meningkatkan kualitas program untuk melahirkan lebih banyak wirausaha baru. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan inklusif yang merata, dari tingkat desa hingga nasional.