71 Persen SPPG di Sulawesi Selatan Telah Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Sebanyak 71 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pencapaian ini diumumkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat koordinasi di Makassar pada Selasa (12/5) guna memastikan standar keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, menyebutkan bahwa dari 827 SPPG yang beroperasi di Sulsel, sekitar 585 unit telah memiliki SLHS. Secara nasional, jumlah SPPG kini tercatat mencapai lebih dari 27.641 unit. Capaian di Sulsel dinilai sangat baik, meski BGN terus mendorong agar seluruh unit segera memenuhi standar yang ditetapkan.

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Relawan

Selain berfokus pada aspek keamanan pangan, BGN juga menargetkan pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada tahun 2026. Setiap relawan SPPG didorong untuk mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil mengingat tingginya risiko kecelakaan kerja yang dapat sewaktu-waktu mengganggu operasional SPPG.

Ranto menegaskan bahwa keberhasilan operasional SPPG tidak hanya bergantung pada keamanan pangan dan lingkungan semata. Perlindungan terhadap para relawan serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya juga harus menjadi perhatian dan prioritas bersama.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, memberikan apresiasi atas langkah BGN dalam memperkuat standar keamanan pangan di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak terkait harus memastikan program MBG ini berjalan tepat sasaran. Yayasan pengelola SPPG juga dituntut memiliki komitmen kuat dalam merampungkan pengurusan SLHS.

Jufri secara khusus meminta dinas kesehatan setempat untuk bertugas secara profesional dalam memberikan pendampingan kepada para pengelola SPPG. Ia juga menekankan perlunya koordinasi dan konsultasi yang optimal dengan Satgas Daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal di lapangan.