Ditjen Minerba ESDM Gelar Coaching Clinic RKAB Batubara Atasi Kendala Perusahaan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar coaching clinic penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) komoditas batubara di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta, pada Selasa (12/5). Kegiatan ini diikuti oleh 100 perusahaan pertambangan untuk mengatasi kendala penyusunan dokumen agar memenuhi standar regulasi serta mengurai antrean persetujuan yang menjadi syarat legal operasional.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Asep Kurnia Pratama, menyatakan bahwa penyampaian RKAB merupakan kewajiban mutlak bagi setiap badan usaha setiap tahunnya. Hal tersebut diatur tegas dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 sebagai landasan hukum utama tata kelola pelaporan di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Penyampaian RKAB bukan sekadar dokumen formalitas. Melalui kegiatan ini, pemerintah hadir sebagai pembina sekaligus fasilitator untuk membantu pemahaman regulasi terbaru," ujar Asep di lokasi acara.

Fokus pada 11 Aspek Utama

Sama seperti pelaksanaan sebelumnya, para evaluator dari Ditjen Minerba memberikan pendampingan intensif pada 11 aspek utama penyusunan RKAB batubara. Aspek yang menjadi titik berat mencakup hal teknis, lingkungan, keselamatan pertambangan, finansial, hingga rencana produksi.

Agar dokumen RKAB disetujui, setiap badan usaha wajib melengkapi persyaratan administratif dan operasional sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2025. Asep berharap setiap kendala teknis yang dialami perusahaan dapat segera teratasi melalui pendampingan langsung ini.

Mengurai Antrean Persetujuan Dokumen

Program coaching clinic secara khusus ditujukan untuk mengurai antrean persetujuan dokumen para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dokumen yang memenuhi standar dan cepat disetujui akan langsung menjadi acuan legal untuk kegiatan produksi di lapangan.

"Ini kesempatan bagi badan usaha untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait pengisian matriks dalam dokumen RKAB," pungkas Asep. Dengan perbaikan proses penyusunan dokumen ini, kualitas pengawasan dan tata kelola sektor mineral serta batubara diharapkan semakin kuat.