Logo
Home Berita

Menteri ESDM Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Usai Lapor Presiden Prabowo

Oleh Redaksi 13 May 2026
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan keterangan pers
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan keterangan pers
Pemerintah terus memantau cadangan energi untuk memastikan distribusi berjalan lancar bagi masyarakat dan sektor industri.

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman. Kepastian ini disampaikan setelah Bahlil melaporkan langsung kesiapan pasokan energi kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa.

Menurut Bahlil, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), hingga minyak mentah saat ini berada di atas batas standar minimum nasional. Pemerintah terus memantau cadangan energi untuk memastikan distribusi berjalan lancar bagi masyarakat dan sektor industri.

"Saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insyaallah tidak ada masalah," ujar Bahlil. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan energi melalui pengawasan stok dan koordinasi lintas instansi.

Impor Minyak Mentah dari Rusia

Sebagai salah satu upaya menjaga pasokan di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia akan mengimpor minyak mentah dari Rusia. Pasokan minyak tersebut dijadwalkan akan segera masuk ke Tanah Air dalam waktu dekat.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia. Pengiriman pasokan minyak tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2026 mendatang.

Pemerintah saat ini sangat memprioritaskan ketersediaan seluruh jenis BBM demi memenuhi kebutuhan domestik secara berkelanjutan. Terdapat dua opsi utama yang sedang dipertimbangkan untuk mengimpor ratusan juta barel minyak mentah tersebut.

Opsi pertama adalah melakukan impor secara langsung melalui badan usaha milik negara (BUMN). Sementara itu, opsi kedua mempertimbangkan pelaksanaan impor melalui Badan Layanan Umum (BLU) agar prosesnya berjalan optimal.

Disarikan dari Berbagai Sumber

Penulis
Redaksi
Jurnalis kami menyajikan berita dengan akurat dan berimbang untuk Anda.
Bagikan:

Komentar Facebook

Link berhasil disalin