Menteri ESDM Lapor Progres Penataan Izin Tambang Bermasalah ke Presiden

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan proses penataan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa. Pelaporan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, ini dilakukan untuk menertibkan izin tambang yang tidak beroperasi demi perbaikan tata kelola.

Penataan tersebut khususnya menargetkan izin tambang di kawasan hutan dan IUP yang tidak dijalankan sesuai peruntukannya. Pemerintah tengah mengevaluasi sejumlah izin yang telah lengkap secara administrasi, tetapi tidak pernah dioperasikan oleh pihak pemegang izin.

"Saya melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya," ujar Bahlil usai rapat tersebut.

Tindak Lanjut Instruksi Presiden

Menurut Bahlil, evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Arahan untuk menertibkan izin tambang bermasalah ini telah disampaikan sejak satu hingga dua bulan lalu kepada kementerian terkait.

Melalui langkah penertiban ini, pemerintah ingin memastikan seluruh izin pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi secara nyata. Selain itu, tata kelola sumber daya alam juga ditekankan agar harus tetap dijaga dengan baik dan berkelanjutan.

Penataan IUP di kawasan hutan dinilai menjadi fase baru dalam upaya reformasi sektor pertambangan nasional. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.