Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soroti Penyimpangan PIP, Minta Penyaluran Tepat Sasaran

Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti adanya penyimpangan dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan sinergi pengawasan PIP antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kejaksaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan temuan di lapangan, Dedi mengungkapkan bahwa masih terdapat penerima PIP yang berasal dari keluarga mampu. Golongan tersebut meliputi anak pejabat, aparatur sipil negara (ASN), hingga kalangan profesional.

"Saya menemukan penerima bantuan justru berasal dari keluarga yang seharusnya tidak berhak. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama," ujar Dedi merespons temuan tersebut.

Praktik Pencairan Dana Kolektif

Selain persoalan ketepatan sasaran, Dedi juga menyoroti praktik pencairan dana pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi adalah penarikan dana secara kolektif oleh pihak sekolah.

Menurut Gubernur Jabar tersebut, mekanisme penarikan kolektif berpotensi membuka celah penyalahgunaan serta mengurangi efektivitas program. "Bantuan ini seharusnya diterima langsung oleh siswa atau orang tuanya, bukan dikelola secara kolektif," tegasnya.

Penguatan Pengawasan Lintas Sektor

Dedi mengingatkan agar penyaluran bantuan pendidikan tetap berlandaskan prinsip objektivitas. Penyaluran PIP tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan non-teknis, termasuk urusan politik praktis.

Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penguatan pengawasan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan aparat penegak hukum. Langkah tegas ini dinilai krusial untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Melalui pengawasan yang lebih ketat dan transparan, PIP diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Optimalisasi program ini juga diyakini akan memperkuat pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.