Pemerintah Percepat Pembenahan Program Indonesia Pintar Atasi Salah Sasaran

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat pembenahan sistem Program Indonesia Pintar (PIP) di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran dan mengatasi masalah penyimpangan yang kerap terjadi di lapangan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latifulhayat, menjelaskan bahwa evaluasi PIP menunjukkan dua persoalan utama, yaitu praktik penyimpangan dan ketidakefektifan sistem. Salah satu solusi strategis yang didorong adalah mengubah mekanisme pengusulan penerima dari dinas kepada satuan pendidikan atau sekolah.

Dalam kegiatan sinergi bersama Kejaksaan RI melalui platform JAGA Indonesia Pintar, Atip menyebutkan ada pelanggaran yang harus ditindak tegas. Di sisi lain, ada pula persoalan sistemik seperti akurasi data dan kendala geografis yang perlu segera diperbaiki.

Peran Sentral Sekolah dalam Pengusulan

Selama ini, pengusulan penerima PIP dilakukan oleh dinas pendidikan, sementara pencairan dana berjalan melalui sekolah. Skema tersebut dinilai menyisakan celah ketidaktepatan sasaran, terutama di daerah dengan kondisi geografis dan sosial yang beragam.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar sekolah diberi peran lebih besar dalam proses pengusulan penerima bantuan. Hal ini didasari pertimbangan bahwa pihak sekolah merupakan elemen yang paling memahami kondisi perekonomian siswa di lapangan.

Meskipun demikian, Atip mengakui bahwa kebijakan baru ini akan memberikan tambahan beban administrasi bagi satuan pendidikan. Untuk itu, perubahan ini wajib diiringi dengan dukungan sistem dan penguatan kapasitas pihak sekolah.

Fokus Evaluasi dan Harapan ke Depan

Sejak diluncurkan pada 2014, PIP memiliki dua tujuan utama, yakni memutus rantai kemiskinan dan mencegah anak putus sekolah akibat masalah ekonomi. Secara umum program ini berdampak positif, meski masih ada anak dari keluarga tidak mampu yang belum terjangkau bantuan.

Pembenahan sistem ke depan akan difokuskan pada dua pendekatan, yakni penegakan hukum terhadap penyimpangan serta perbaikan akurasi data penerima. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program berkelanjutan ini.

Wamendikdasmen turut mengapresiasi sejumlah inisiatif daerah yang menyalurkan bantuan pendidikan secara langsung kepada siswa sehingga dinilai lebih efektif. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh kebijakan pendidikan berdampak nyata dan mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua kalangan.