Kejaksaan dan Kemendikdasmen Awasi Penyaluran Dana PIP via Sistem Digital

Kejaksaan RI bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperkuat pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP) di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (6/5/2026). Langkah strategis melalui platform JAGA Indonesia Pintar ini bertujuan mencegah penyimpangan dan memastikan dana bantuan diterima utuh oleh siswa.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani menegaskan, pengawasan berbasis teknologi menjadi kunci menjaga akuntabilitas penyaluran dana pendidikan. Sistem terintegrasi ini memungkinkan aparat memonitor laporan secara langsung dengan melibatkan pemerintah desa hingga satuan pendidikan.

Cegah Potongan Lewat Ekosistem Digital

Menurut Reda, inisiatif penguatan pengawasan ini berangkat dari temuan lapangan yang menunjukkan masih adanya penyimpangan dan pemotongan bantuan pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kejaksaan memperluas pemanfaatan platform digital agar terhubung langsung dengan para pelapor.

Melalui skema ini, para penerima manfaat seperti siswa, guru, hingga kepala sekolah diberikan akses untuk melaporkan kondisi penyaluran bantuan secara langsung. Setiap laporan akan diverifikasi di lapangan, dan pelanggaran sekecil apa pun dipastikan bakal ditindak tegas karena menyangkut uang negara.

Dukung Pembangunan SDM Unggul

Langkah pengamanan dana PIP ini juga sejalan dengan agenda prioritas nasional di sektor pembangunan sumber daya manusia (SDM). Reda menekankan bahwa keberhasilan program bantuan pendidikan sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Ke depan, Kejaksaan RI akan terus memperluas kolaborasi dengan kementerian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di tingkat desa dan sekolah. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan memastikan program pemerintah tepat sasaran.