Kemkomdigi Pastikan Ruang Digital Tetap Sehat di Tengah Polemik Video Amien Rais

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam menjaga ruang digital nasional tetap sehat dan bebas dari konten hoaks. Penegasan ini disampaikan merespons polemik video tudingan Amien Rais di media sosial dalam sebuah acara diskusi di Jakarta pada Rabu (6/5/2026).

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa langkah pemerintah murni berfokus pada penguatan tata kelola digital. Pihaknya bertugas melindungi publik dari penyebaran konten yang terindikasi mengandung hoaks maupun fitnah.

Fifi memastikan bahwa Kemkomdigi tidak memiliki niat untuk membawa Amien Rais ke ranah hukum. Pemerintah juga tidak membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memastikan hak tersebut dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak memicu disinformasi di masyarakat.

Batas Kebebasan Berekspresi dan Etika

Senada dengan hal tersebut, Plt Deputi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menyatakan bahwa kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan. Hal ini terutama berlaku jika ujaran tersebut sudah menyangkut privasi dan kehormatan individu lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsyudi Suhud, turut menyoroti pentingnya etika ketika menyampaikan kritik di ruang publik. Ia menilai bahwa tuduhan personal yang dilontarkan tanpa dasar tidak dapat dibenarkan karena berpotensi merusak marwah seseorang.

Dari sudut pandang yang berbeda, Ketua DPP Partai Ummat, Achyar Muttaqin, membela pernyataan yang disampaikan Amien Rais. Ia berpandangan bahwa hal tersebut masih menjadi bagian dari kebebasan berpendapat dalam kerangka penyampaian kritik terhadap pemimpin.

Penguatan Tata Kelola Ruang Digital

Perbedaan pandangan tersebut semakin menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab di era keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola ruang digital menjadi bagian dari kebijakan nasional yang sangat krusial.

Ke depannya, pemerintah akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional melalui berbagai pendekatan yang komprehensif. Upaya tersebut mencakup edukasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengawasan ketat terhadap potensi penyebaran disinformasi.