Menteri ATR/BPN Tegaskan Kebijakan Pemerintah Harus Memanusiakan Manusia

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berlandaskan prinsip memanusiakan manusia. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Nusantara Young Leaders di Banyumas, Jawa Tengah, pada Minggu (26/4/2026).

Dalam sesi diskusi bertajuk "Total Politik", Nusron menjelaskan bahwa pendekatan kemanusiaan dan keadilan adalah landasan utama penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Indonesia. Ia menilai, kebijakan yang baik tidak hanya berorientasi administratif, tetapi wajib memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Prioritaskan Kemanusiaan dan Kemudahan Layanan

"Semua kebijakan ini harus memanusiakan manusia. Kita tempatkan manusia sebagai prioritas utama dalam setiap penyelesaian masalah," ujar Nusron di hadapan para mahasiswa. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemimpin terlihat dari dampak positif program yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat luas.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam setiap layanan pemerintah. Pemimpin yang mempermudah urusan rakyat akan memperoleh kepercayaan publik, sementara yang mempersulit berpotensi menghadapi konsekuensi moral.

Peran Kritis Generasi Muda

Dalam forum yang sama, Menteri Nusron turut mendorong mahasiswa agar tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan harus bersifat konstruktif dan memiliki tujuan yang jelas demi kemajuan bangsa.

Kegiatan Nusantara Young Leaders bertema "Mencetak Negarawan, Membangun Peradaban" ini turut menghadirkan Sudaryono sebagai penggagas acara. Diskusi yang dipandu oleh kreator konten Arie Putra dan Budi Adiputro ini diharapkan mampu memacu generasi muda untuk aktif mengawal pembangunan nasional.