Ekonom Ingatkan Indonesia Perlu Arsitektur Pendanaan Baru Hadapi Fragmentasi Global

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengingatkan pemerintah untuk membangun arsitektur pendanaan baru yang lebih mandiri di tengah dinamika ekonomi global yang kian terfragmentasi. Peringatan ini disampaikannya di Jakarta pada Senin (20/4/2026) menyikapi kebijakan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank yang dinilai mulai tertinggal dalam merespons perubahan.

Fakhrul menilai pendekatan IMF dan World Bank masih berada dalam kerangka lama yang hanya menitikberatkan pada stabilitas makroekonomi dan kehati-hatian fiskal. Menurutnya, stabilitas memang penting, namun kerangka kerja tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan baru yang berkembang sangat cepat di pasar global saat ini.

Ketidakseimbangan Likuiditas dan Peran Baru CNH

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi saat ini adalah ketidakseimbangan likuiditas global akibat pengetatan suplai dolar Amerika Serikat (AS). Meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS serta perubahan perilaku investor global dinilai telah membentuk tekanan baru dalam sistem keuangan internasional.

Di sisi lain, internasionalisasi mata uang Tiongkok melalui offshore renminbi (CNH) menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara. Kondisi ini menciptakan dinamika baru yang mengarah pada arsitektur keuangan global yang semakin multipolar.

"Kita sedang menghadapi dua arus besar yang bergerak bersamaan, yakni keterbatasan likuiditas dolar dan meningkatnya peran CNH dalam transaksi global. Ini bukan sekadar perubahan pasar, tetapi awal dari pergeseran arsitektur keuangan dunia," jelas Fakhrul. Transformasi struktural ini menuntut respons kebijakan yang adaptif agar negara tidak menanggung biaya pendanaan yang lebih mahal dan volatilitas ekonomi tinggi.

Langkah Strategis Pembiayaan Mandiri

Dalam konteks Indonesia, Fakhrul menegaskan perlunya langkah strategis agar sistem pendanaan tidak terlalu bergantung pada dolar AS. Beberapa agenda mendesak yang perlu dilakukan meliputi penguatan skema local currency settlement (LCT), eksplorasi penggunaan CNH, dan pendalaman pasar keuangan berbasis rupiah.

Diversifikasi sumber investor juga menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi penerima harga (price taker). "Kita harus mulai menjadi bagian dari perancang sistem pembiayaan kita sendiri karena likuiditas tidak lagi otomatis tersedia," tambahnya. Ke depan, akses terhadap likuiditas akan sangat ditentukan oleh jaringan kerja sama bilateral dan fleksibilitas kebijakan negara.

Menutup pandangannya, Fakhrul menyebut bahwa kejelasan arah kebijakan nasional dalam merespons perubahan global akan menjadi sinyal positif bagi pasar. Diversifikasi sumber pembiayaan dinilai sebagai opsi strategis mutlak yang harus diselesaikan secara struktural jika Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen.