BPJPH Benchmarking ke BPOM Perkuat Standar Laboratorium Halal Nasional

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan benchmarking ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta pada Sabtu (18/4/2026). Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat standardisasi laboratorium pengujian halal nasional sekaligus mengembangkan jejaring layanan di berbagai daerah.

Kunjungan kerja tersebut difokuskan ke Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) BPOM. Rombongan yang dihadiri Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Chuzaemi Abidin, Direktur Budi Setyo Hartoto, dan Kepala Laboratorium Giri Cahyono ini diterima langsung oleh Kepala PPPOMN Mimin Jiwo Winanti beserta jajarannya.

Tingkatkan Kapasitas dan Layanan Terintegrasi

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi ajang pembelajaran praktik terbaik yang telah diterapkan oleh BPOM. Fokus utamanya mencakup standardisasi metode uji, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan sistem laboratorium yang lebih terintegrasi.

Ia menegaskan bahwa keberadaan laboratorium yang andal dan terstandarisasi merupakan fondasi utama dalam sistem jaminan produk halal. Layanan sertifikasi halal harus dipastikan selalu kredibel, cepat, dan dapat dipercaya penuh oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Dalam pertemuan tersebut, BPJPH secara khusus menggali pengalaman tata kelola laboratorium nasional milik BPOM. Diskusi mendalam meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengujian berbasis standar ilmiah, hingga penguatan jejaring di tingkat pusat dan daerah.

Penetapan Standar Pengujian Nasional

Deputi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Jaminan Produk Halal BPJPH, Chuzaemi Abidin, menyoroti pentingnya penetapan standar nasional dalam metode pengujian. Salah satu poin strategis yang menjadi fokus adalah identifikasi akurat terhadap kandungan tidak halal pada suatu produk.

“Penetapan marker peptide porcine sebagai acuan nasional penting agar seluruh laboratorium memiliki standar yang sama. Dengan demikian, hasil pengujian menjadi konsisten, valid, dan memberikan kepastian dalam proses sertifikasi halal,” jelas Chuzaemi.

Kedua pihak juga menyepakati perlunya harmonisasi metode pengujian antar laboratorium, terutama aspek teknis pengujian kandungan porcine. Penguatan infrastruktur berbasis teknologi dan sinergi ini diharapkan mampu mendukung implementasi kebijakan wajib halal nasional secara merata, terukur, dan tepercaya.