Logo
Home Berita

Program Makan Bergizi Gratis Perkuat Kemandirian Ekonomi Desa di Kalbar

Oleh Redaksi 13 May 2026
Program Makan Bergizi Gratis Perkuat Kemandirian Ekonomi Desa di Kalbar
Program Makan Bergizi Gratis Perkuat Kemandirian Ekonomi Desa di Kalbar — infopublik.id
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalbar perkuat ekonomi desa. Perputaran uang capai Rp16,8 miliar per hari dari serapan pangan lokal.

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat (Kalbar) kian memperkuat kemandirian ekonomi desa dan kualitas gizi masyarakat. Hal ini ditegaskan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat membuka Rapat Koordinasi Sinergi Ekonomi Kerakyatan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya pada Selasa (12/5/2026). Rapat tersebut digelar untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi.

Program MBG diperkirakan menciptakan perputaran uang mencapai lebih dari Rp16,8 miliar setiap harinya di wilayah Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp9,37 miliar dialokasikan untuk menyerap komoditas pangan lokal seperti beras, sayuran, dan susu. Kondisi ini membuat masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama penggerak roda ekonomi.

Sinergi BUMDes dan Pemenuhan Gizi

Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Nyoman Suryadnya, Deputi BGN Gunawan, serta para bupati/wali kota se-Kalimantan Barat. Gubernur Ria Norsan menyampaikan, MBG adalah langkah konkret pemerintah menyiapkan Generasi Emas 2045 bagi 997.745 penerima manfaat di 14 kabupaten/kota.

Norsan meminta seluruh kebutuhan pangan MBG dipasok oleh petani lokal melalui BUMDes dan koperasi. Sinergi antara unit pelayanan MBG dan produsen lokal diyakini akan memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan. Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya infrastruktur rantai pendingin (cold chain) untuk menjaga kualitas makanan.

Keamanan Pangan dan Ekonomi Sirkular

Wakil Kepala BGN, Nyoman Suryadnya, menekankan bahwa efektivitas program ini diukur dari besarnya manfaat bagi kelompok rentan serta dampaknya pada kemandirian desa. Sesuai arahan Presiden, penyelenggara wajib menerapkan standar kualitas keamanan pangan yang sangat ketat. Operasional pelayanan MBG harus mengutamakan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), standar HACCP, dan jaminan kehalalan produk.

Nyoman juga mendorong setiap desa di Kalimantan Barat untuk memetakan komoditas unggulan masing-masing guna mendukung kelancaran pasokan. Ia turut memperkenalkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah MBG. Limbah sisa produksi dapat diolah menjadi pakan ternak atau budidaya maggot, sehingga menciptakan sumber pendapatan tambahan baru bagi warga.

Disarikan dari sumber resmi infopublik.id

Penulis
Redaksi
Jurnalis kami menyajikan berita dengan akurat dan berimbang untuk Anda.
Bagikan:

Komentar Facebook

Link berhasil disalin