Pemerintah Pastikan Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura Lindungi Ekonomi Rakyat

Jakarta - Pemerintah memastikan proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) akan mempertimbangkan kelangsungan kegiatan ekonomi rakyat. Komitmen ini disampaikan oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sekaligus Wamen KP Didit Herdiawan Ashaf usai rapat terbatas di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, pada Selasa.

Didit menjelaskan bahwa pembangunan di sepanjang pesisir pantai utara (pantura) Pulau Jawa tidak boleh mengorbankan mata pencaharian warga. Ia menyebut hampir semua titik pantura memiliki aktivitas ekonomi masyarakat seperti petani, nelayan, dan petambak.

Pemerintah berupaya mengatasi masalah banjir rob dan penurunan muka tanah (land subsidence) tanpa menghentikan roda ekonomi warga. Oleh karena itu, seluruh kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, dan pertanian harus diintegrasikan dalam proyek ini.

Kajian 15 Segmen Tanggul Laut

Saat ini, pemerintah masih mendalami rencana pembangunan tanggul laut yang membentang sepanjang 575 kilometer di pantura. Proyek besar ini akan dibagi ke dalam 15 segmen yang membentang dari Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Pengerjaan infrastruktur ini akan dilakukan secara tematik menyesuaikan karakteristik daerah pada masing-masing segmen. Rencana pembagian subsegmen dan seksi pengerjaan juga sedang disiapkan melalui kolaborasi berbagai pihak terkait.

Beberapa titik utama yang menjadi pertimbangan proyek meliputi kawasan Teluk Jakarta serta sejumlah pesisir di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Penilaian dan asesmen lanjutan terus dilakukan agar pembangunan tanggul memberikan manfaat optimal bagi kawasan pantura.