Revitalisasi Fasilitas Dipastikan Merata untuk Sekolah Negeri dan Swasta

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memastikan program revitalisasi fasilitas sekolah dilakukan secara merata tanpa membedakan status negeri maupun swasta. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau hasil perbaikan di SMP Muhammadiyah 16, Jakarta Pusat, pada Selasa.

Menurut Dudung, pemerintah menargetkan sebanyak 71.744 satuan pendidikan akan direnovasi pada tahun 2026 mendatang. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun.

"Presiden tidak melihat bahwa ini SD negeri, ini swasta, semuanya sama. Ya pemerataan tidak ada yang dibeda-bedakan," tegas Dudung. Ia menjelaskan bahwa pendanaan perbaikan tersebut diberikan langsung kepada pihak sekolah melalui sistem swakelola.

Pengawasan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Demi memastikan program berjalan dengan baik, pengawasan ketat terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Langkah ini diambil agar dana revitalisasi benar-benar digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal.

Selain memperbaiki infrastruktur pendidikan, Dudung menyoroti bahwa program ini turut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Sebagai contoh, proses renovasi yang berlangsung di SMP Muhammadiyah 16 Jakarta Pusat mampu melibatkan sebanyak 24 orang pekerja.

Realisasi Anggaran Revitalisasi

Pemerintah berharap target perbaikan puluhan ribu satuan pendidikan tersebut dapat mendongkrak penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. Dudung menekankan bahwa Presiden selalu memikirkan upaya agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman serta segala kebutuhannya terpenuhi.

Program revitalisasi untuk tahun 2026 tercatat sudah mulai berjalan di lapangan. Pemerintah telah merampungkan ribuan kerja sama dengan satuan pendidikan serta mulai menyalurkan bantuan dana dengan total Rp2,6 triliun per 6 Mei 2026.