BGN Perkuat Sistem Komunikasi dan Hukum Terintegrasi Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem komunikasi publik dan dukungan hukum terintegrasi untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya strategis ini disampaikan secara langsung dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum di Makassar pada Rabu, 29 April 2026.

Penguatan sistem tersebut menjadi kunci utama untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan program strategis nasional ini. Saat ini, Program MBG tercatat telah sukses menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dengan cakupan layanan di lebih dari 26 ribu titik pada 38 provinsi, program ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan informasi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, BGN menggabungkan fungsi komunikasi dengan dukungan hukum agar setiap proses berjalan terarah, terkendali, dan mudah dipahami masyarakat.

Fondasi Kepercayaan Publik

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa integrasi kedua fungsi ini merupakan fondasi penting dalam tata kelola program berskala nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program sekaligus membangun kepercayaan penuh dari publik.

"Penguatan sistem komunikasi publik yang terintegrasi dengan dukungan hukum menjadi kunci memastikan program ini berjalan secara transparan dan akuntabel," ujar Khairul Hidayati di Makassar.

Sepanjang Triwulan I 2026, BGN mencatat pencapaian berupa lebih dari 300 publikasi media, serta menyediakan lebih dari 1.100 layanan informasi publik. Capaian tersebut menunjukkan intensitas komunikasi yang tinggi dalam menjaga arus informasi tetap terbuka dan responsif bagi masyarakat luas.

Mitigasi Risiko Hukum

Khairul menambahkan, sosialisasi secara konsisten sangat krusial dalam memperkuat opini publik terhadap pelaksanaan Program MBG. Komunikasi yang aktif dan edukatif memastikan masyarakat benar-benar memahami tujuan, manfaat, hingga mekanisme program secara utuh.

Di sisi lain, dukungan hukum berperan memastikan seluruh kebijakan memiliki landasan yang jelas untuk melindungi pelaksanaan program dari potensi risiko. Luasnya cakupan program MBG membuat perlindungan hukum dan mitigasi risiko menjadi sangat vital.

"Sinergi antara aspek hukum dan komunikasi publik adalah fondasi penting untuk memastikan program ini tetap berjalan dengan baik dan terlindungi dari berbagai potensi risiko," tutupnya.