BGN Selesaikan Mayoritas Kasus Hukum Program Makan Bergizi Gratis Tanpa Pengadilan

Badan Gizi Nasional (BGN) berhasil menangani mayoritas persoalan hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa melalui proses pengadilan. Pencapaian strategis ini diungkapkan dalam kegiatan penyuluhan hukum mitigasi risiko yang diselenggarakan di Makassar pada Rabu, 29 April.

Pendekatan preventif dan solutif diterapkan mengingat program MBG memiliki cakupan luas dengan lebih dari 61 juta penerima manfaat. Dinamika di lapangan sering kali memunculkan berbagai isu, mulai dari masalah administratif, kesalahpahaman informasi, hingga potensi penipuan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa non-litigasi merupakan strategi utama dalam menjaga stabilitas program. Upaya tersebut memastikan setiap tantangan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

Strategi Komunikasi dan Mediasi

Penyelesaian masalah melalui jalur non-litigasi dilakukan dengan mengedepankan komunikasi, mediasi, dan koordinasi lintas pihak. "Kami menempatkan penyelesaian masalah secara cepat, tepat, dan proporsional sebagai prioritas, agar setiap persoalan tidak berkembang," ujar Khairul.

Menurutnya, sebagian besar persoalan dapat dikelola tanpa harus berkembang menjadi konflik hukum yang lebih besar di pengadilan. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

Sinergi Hukum dan Komunikasi Publik

Selain pendekatan mediasi, BGN turut memperkuat sinergi antara fungsi hukum dan komunikasi publik untuk merespons setiap isu. Langkah preventif ini dinilai vital untuk memastikan informasi di masyarakat tetap terkendali serta mencegah munculnya persepsi negatif.

Integrasi kedua fungsi ini menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting agar program dapat terus berjalan dengan baik dan terlindungi dari berbagai potensi risiko hukum.