Badan Gizi Nasional Tegaskan Program MBG Dilengkapi Mitigasi Risiko Hukum

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didukung oleh sistem mitigasi risiko hukum yang kuat dan terintegrasi. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum di Makassar pada Rabu, 29 April. Program ini tidak sekadar ditujukan untuk pemenuhan gizi, melainkan juga dirancang sebagai program strategis nasional yang akuntabel.

Sebagai program yang menyasar lebih dari 61 juta penerima manfaat di 38 provinsi, MBG memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Kondisi implementasi di lapangan tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan risiko guna mengantisipasi berbagai persoalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pentingnya Tata Kelola dan Landasan Hukum

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa mitigasi risiko hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola program. Ia menyebut bahwa inisiatif sebesar ini harus ditopang perlindungan hukum yang solid. "Program sebesar ini tidak bisa hanya berjalan secara operasional, tetapi harus ditopang dengan sistem mitigasi risiko hukum yang kuat agar pelaksanaannya tetap akuntabel dan berkelanjutan," ujar Hida.

Menurut Hida, pendekatan yang dilakukan BGN bersifat menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi, penyusunan kebijakan, hingga pendampingan dalam implementasi di lapangan. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan dan aktivitas program memiliki landasan hukum yang jelas serta terukur.

Sinergi Hukum dan Komunikasi Publik

BGN juga terus memperkuat fungsi identifikasi dini terhadap potensi risiko hukum. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan telaah hukum, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan komunikasi publik.

"Fokus kami adalah memastikan setiap potensi risiko dapat diantisipasi sejak awal, sehingga program dapat berjalan dengan stabil tanpa gangguan yang berdampak pada kepercayaan publik," jelas Hida.

Selain itu, sinergi antara aspek hukum dan komunikasi publik menjadi strategi krusial dalam mitigasi risiko. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan informasi dilakukan secara tepat sekaligus menjaga konsistensi narasi program di ruang publik.

Hida menambahkan, integrasi kedua fungsi tersebut menjadi fondasi dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif terhadap dinamika di lapangan. Hal tersebut penting untuk memastikan program tetap berjalan baik dan terlindungi dari berbagai potensi risiko.