BGN Dorong Peran BPD Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Desa

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat desa. Hal ini disampaikan dalam peringatan Dies Natalis ke-27 BPD di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, pada Kamis (7/5).

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga, pengurus Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), serta perwakilan BPD dari seluruh daerah. BGN diwakili secara langsung oleh Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN, Nurjaeni.

Dukungan Lintas Sektor untuk MBG

Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, dalam sambutannya menyatakan bahwa desa merupakan pusat pembangunan nasional. Ia menegaskan, Program MBG di desa harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. "BPD memiliki posisi strategis dalam memastikan program berjalan baik, memberdayakan ekonomi lokal, serta memperkuat ketahanan sosial dan pembangunan desa secara berkelanjutan," ujar Yandri.

Dukungan serupa juga datang dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, menyebut Program MBG berperan krusial dalam membangun ketahanan bangsa. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik akan menciptakan generasi sehat yang terhindar dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan persoalan sosial lainnya.

Lima Prioritas Peran BPD

Dalam arahannya, Nurjaeni menjelaskan bahwa Program MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi semata. Program ini juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi desa, penguatan ketahanan pangan, dan investasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, BGN merumuskan lima prioritas peran BPD dalam mendukung pelaksanaan MBG. Pertama, BPD diharapkan mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar layanan berjalan higienis, tepat sasaran, dan akuntabel.

Kedua, BPD didorong untuk mengawal rantai pasok pangan lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Hal ini penting agar Program MBG mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa. Ketiga, BPD diharapkan mendorong pengelolaan limbah SPPG secara berkelanjutan melalui bank sampah dan pengembangan ekonomi sirkular desa.

Keempat, BPD diharapkan mendukung pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk efisiensi operasional SPPG. Kelima, BPD dituntut aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi demi membangun sumber daya manusia desa yang unggul.

Nurjaeni menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah desa, BPD, koperasi desa, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan program nasional ini. Peringatan Dies Natalis BPD diharapkan mampu membangun sinergi yang semakin kuat antara BGN dan BPD di seluruh Indonesia.