Kinerja APBN Triwulan I 2026 Solid, Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan I 2026 di Jakarta pada Kamis (7/5/2026). Kinerja APBN tersebut dinilai tetap solid dan bergerak efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Hingga 31 Maret 2026, Pendapatan Negara dilaporkan mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy), yang menunjukkan kapasitas penerimaan negara tetap terjaga dengan baik.

Menkeu merinci, penerimaan perpajakan menembus Rp462,7 triliun, yang terdiri dari pajak terealisasi Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun. Capaian positif ini didorong oleh perbaikan aktivitas usaha, kondusifnya harga komoditas, serta penguatan transformasi digital di bidang perpajakan.

Realisasi Belanja Negara dan Program Prioritas

Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 31,4 persen (yoy). Percepatan belanja ini menjadi instrumen penting agar APBN bergerak cepat sejak awal tahun demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp610,3 triliun guna mengakselerasi program prioritas nasional dan perlindungan sosial. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun untuk memperkuat sinergi pusat dan mengoptimalkan pelayanan publik di berbagai daerah.

Pemerintah juga mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menembus Rp55,3 triliun hingga akhir Maret 2026. Program unggulan tersebut telah menjangkau 61,8 juta penerima dengan melibatkan 26.066 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Ketahanan Ekonomi dan Stabilitas Keuangan

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 tercatat impresif di level 5,61 persen (yoy) berkat kuatnya permintaan domestik. Tingkat inflasi juga dipastikan terkendali pada level 3,48 persen, dan berangsur menurun menjadi 2,42 persen pada April 2026.

Secara keseluruhan, APBN mencatat defisit yang terukur sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau dinamika global guna meredam potensi gejolak ekonomi.

Tingginya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tercermin dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang solid dengan arus modal masuk mencapai Rp13,4 triliun pada April 2026. Pemerintah optimistis APBN 2026 akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.