KPK dan KSP Perkuat Pengawasan Program Strategis Nasional Lewat Stranas PK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) mengadakan pertemuan untuk memperkuat pengawasan program strategis nasional di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (6/5/2026). Upaya ini dilakukan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) guna memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.

Fokus utama pertemuan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) tersebut adalah optimalisasi pengawasan dan mitigasi korupsi sejak tahap awal pelaksanaan program. Langkah ini dinilai sangat penting karena program strategis pemerintah memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan tanpa adanya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Capaian Aksi Pencegahan Korupsi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa hingga triwulan I 2026 atau periode bulan ke-15 (B15), Stranas PK telah menuntaskan 58,12 persen pengendalian terhadap 15 aksi pencegahan korupsi. Fokus utama aksi ini mencakup perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Terdapat tiga aksi yang berkembang pesat, yaitu pengendalian alih fungsi lahan sawah yang mencapai 84,29 persen dan digitalisasi layanan publik sebesar 76,34 persen. Selain itu, penguatan tata kelola impor juga mencatatkan kemajuan sebesar 68,50 persen dari periode sebelumnya.

Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis

Saat ini, Stranas PK turut mengawal dua program prioritas nasional, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pada program MBG, pengawasan difokuskan pada mitigasi potensi penyimpangan dalam distribusi dan pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Sementara itu, Stranas PK mendorong penyusunan desain besar jangka panjang untuk KDMP agar koperasi desa dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang mandiri. Budi menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bappenas serta kementerian terkait sepanjang April untuk mengidentifikasi area rawan korupsi pada pelaksanaan program strategis tersebut.

Penyelamatan Aset dan Efisiensi Logistik

Selain pengawasan program prioritas, Stranas PK juga telah melaporkan sejumlah capaian pencegahan korupsi sepanjang 2025 kepada Presiden. Di sektor pangan, penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) seluas 2.334 hektare didorong untuk menambah produksi beras hingga 5,6 juta ton demi mewujudkan swasembada pangan nasional.

Dalam pengamanan aset negara, Stranas PK berhasil mendorong penetapan 2.122 bidang tanah dengan nilai mencapai Rp117 triliun. Upaya pengamanan ini dilakukan untuk mengurangi secara signifikan risiko sengketa dan penguasaan aset negara secara tidak sah.

Di sektor logistik nasional, penerapan sistem layanan tunggal (single submission) di pelabuhan berhasil memangkas waktu pelayanan hingga 48,71 persen menjadi sekitar 5,57 jam. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem birokrasi yang bersih dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat tanpa tergerus penyalahgunaan kewenangan.