Menteri ESDM Bahlil Lapor Presiden Prabowo soal Penataan Tambang dan Substitusi LPG

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/5). Dalam pertemuan tersebut, Bahlil melaporkan sejumlah perkembangan strategis sektor ESDM, mulai dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga penataan izin pertambangan untuk mengoptimalkan pendapatan negara.

Penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara (minerba) ini bertujuan agar porsi kepemilikan dan pendapatan negara menjadi lebih besar. Langkah strategis ini merupakan bentuk implementasi Pasal 33 UUD 1945 demi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Bahlil menjelaskan bahwa penataan perizinan akan berlaku mutlak untuk izin pertambangan eksisting maupun izin yang baru diterbitkan. Pemerintah berencana mengadopsi skema bagi hasil dari pengelolaan minyak dan gas bumi (migas), seperti cost recovery atau gross split, untuk segera diterapkan pada sektor pertambangan.

Optimalisasi Pendapatan Negara dari Sektor Tambang

Melalui pola bagi hasil tersebut, kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta di sektor pertambangan diharapkan menjadi lebih proporsional. Negara ditargetkan mendapatkan porsi keuntungan yang jauh lebih besar dan adil dibandingkan sebelumnya.

"Tetap menggunakan sistem konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan pendapatan agar seimbang dengan negara," sebut Bahlil. Ia menegaskan bahwa negara wajib mendapatkan hak finansial yang paling maksimal dari pemanfaatan kekayaan alam domestik.

Substitusi LPG ke CNG demi Efisiensi Energi

Selain persoalan tambang, pemerintah juga tengah mengkaji substitusi pemanfaatan Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi Compressed Natural Gas (CNG). Langkah strategis ini diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi domestik sekaligus menekan angka impor energi nasional.

Menurut Bahlil, harga jual CNG kepada masyarakat diproyeksikan sekitar 30 persen lebih murah daripada LPG konvensional. Hal ini dimungkinkan karena pasokan gas maupun fasilitas industri CNG sepenuhnya berada di dalam negeri, sehingga memangkas biaya transportasi secara signifikan.

Transisi dari LPG ke CNG ini diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun sekaligus mengurangi beban subsidi energi. Saat ini, pemerintah sedang melakukan uji coba modifikasi tabung CNG agar mampu menahan tekanan tinggi hingga mencapai level 250 bar.

Uji coba modifikasi tabung tersebut menggunakan basis ukuran tabung LPG 3 kilogram yang selama ini beredar luas di tengah masyarakat. Bahlil menyebutkan bahwa hasil uji kelayakan serta keamanan tabung CNG ini ditargetkan rampung dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan.