Indonesia Peringkat Dua Ketahanan Energi Dunia, Ini Strategi Menteri ESDM

Lembaga keuangan JP Morgan menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Pencapaian ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Business Forum Himpunan Alumni IPB University di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Sabtu (2/5/2026). Pengakuan tersebut menegaskan keberhasilan tata kelola energi nasional di tengah gejolak geopolitik global.

Bahlil mengakui bahwa kondisi energi nasional sebelumnya jauh dari kata ideal. Indonesia yang dulunya eksportir minyak dan anggota OPEC kini berbalik menjadi negara importir. Produksi minyak dalam negeri saat ini hanya mencapai 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi nasional menyentuh 1,6 juta barel per hari.

"Dalam kondisi ini kita harus putar otak bagaimana caranya harus mencapai kemandirian energi," kata Bahlil. Namun, berkat berbagai terobosan, produksi minyak nasional pada tahun 2025 untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir berhasil melampaui target APBN.

Optimalisasi Sumur Tua dan Proyek Mangkrak

Pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengoptimalkan ribuan sumur minyak tua warisan kolonial Belanda yang sebelumnya dibiarkan tidak produktif. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) didorong menggunakan teknologi baru dengan kompensasi insentif dari negara. Selain itu, masyarakat setempat juga dilibatkan untuk turut mengelola sumur minyak secara legal.

Di samping itu, pemerintah memilih pendekatan tegas untuk mengeksekusi wilayah eksplorasi yang bertahun-tahun mangkrak. Salah satunya adalah Blok Abadi Masela yang akhirnya bergerak setelah pemerintah memberi tenggat waktu enam bulan kepada operator pengelola.

Proyek senilai 21 miliar dolar AS di Maluku itu kini telah memasuki tahap lelang konstruksi. Langkah serupa juga membuahkan hasil di Kalimantan Timur lewat temuan baru di Blok Ganal yang diproyeksikan mulai berproduksi secara signifikan pada 2029.

Kemandirian BBM dan Pengurangan Impor LPG

Di sektor bahan bakar minyak (BBM), capaian penting yang paling dirasakan masyarakat adalah penghentian impor solar pada tahun 2026. Keberhasilan ini ditopang oleh kebijakan mandatori biodiesel yang kini mencapai 40 persen dan direncanakan meningkat menjadi 50 persen pada Juli mendatang.

Pemerintah kini juga menyiapkan langkah serupa untuk bensin dengan merencanakan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20 persen yang akan diterapkan pada 2028. Bahlil menyebutkan, pemanfaatan bahan baku seperti singkong, jagung, dan tebu ini diproyeksikan dapat mengurangi impor bensin hingga 8 juta kiloliter.

Untuk menekan impor dan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang membebani kas negara hingga Rp87 triliun per tahun, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG). Teknologi gas padat yang diklaim lebih murah 30 hingga 40 persen ini telah diujicobakan di restoran serta sejumlah dapur program makan bergizi gratis.

Penyesuaian Impor dan Jaminan Harga

Pemerintah juga melakukan penyesuaian sumber pasokan minyak mentah agar tidak lagi murni bergantung pada kawasan Timur Tengah. Kini, sumber impor minyak disebar ke berbagai wilayah mulai dari Afrika, Amerika, hingga Rusia demi mengamankan pasokan energi nasional.

Bahlil turut menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan yang menyentuh kepentingan masyarakat sehari-hari. Ia menjamin harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun, meskipun harga minyak mentah Indonesia (ICP) menyentuh 100 dolar AS per barel.

Menurut Bahlil, ketahanan energi tidak dibangun melalui satu kebijakan besar dalam waktu singkat, melainkan lewat rangkaian langkah strategis yang bertahap. Mulai dari optimalisasi sumur hingga pengelolaan impor, seluruhnya menjadi fondasi kuat untuk kemandirian energi nasional.