Menkomdigi Tegaskan Pers Mitra Strategis Lawan Disinformasi dan Jaga Demokrasi

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi dan melawan disinformasi. Hal tersebut disampaikan saat peringatan World Press Freedom Day 2026 di kawasan car free day Jakarta pada Minggu (3/5/2026).

Menkomdigi menilai peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di ruang terbuka ini mencerminkan nilai dasar pers yang ideal. Nilai tersebut adalah keterbukaan, kebebasan, dan kedekatan dengan masyarakat luas.

Di tengah derasnya arus informasi digital, peran pers dinilai semakin krusial sebagai benteng utama masyarakat dari hoaks dan misinformasi. "Pers yang sehat adalah benteng pertahanan kita bersama, bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat luas," ujar Meutya.

Dorong Ekosistem Pers Nasional yang Adil

Pemerintah memandang pers sebagai mitra penting dalam mencerdaskan publik dan memperkuat fondasi demokrasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan insan pers menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas ruang informasi publik.

Meutya mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong penguatan ekosistem pers nasional yang adil, adaptif, dan demokratis. Salah satu langkah konkretnya adalah menyiapkan regulasi agar platform digital global turut berkontribusi pada keberlanjutan industri media nasional.

"Algoritma platform global tidak boleh mematikan media lokal. Kita ingin ada keseimbangan agar industri pers nasional tetap hidup dan berkembang," jelas Menkomdigi.

Literasi Digital dan Ruang Aman Jurnalis

Selain regulasi, pemerintah juga memperkuat literasi digital bagi masyarakat maupun jurnalis. Penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), verifikasi data, hingga keamanan digital merupakan kebutuhan mendasar insan pers di era saat ini.

Menkomdigi turut menyoroti pentingnya menjaga ruang aman bagi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Wartawan yang kritis dinilai sebagai indikator demokrasi yang sehat dan bukan merupakan ancaman bagi negara.

Menutup pernyataannya, Meutya mengingatkan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga integritas dan akurasi informasi. Sinergi antarpemangku kepentingan sangat penting guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, di mana pers dan pemerintah saling mendukung.