Presiden Prabowo Percepat RUU Ketenagakerjaan dan Ratifikasi Aturan Nelayan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan untuk menjamin keadilan bagi para buruh. Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Langkah strategis ini diambil agar regulasi baru segera disahkan dan secara nyata berpihak pada kepentingan pekerja.

Presiden telah memberikan arahan khusus kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum agar berkolaborasi erat dengan DPR RI. Target utamanya, regulasi tersebut diharapkan dapat dirampungkan pada tahun ini untuk merespons kebutuhan mendesak para pekerja di Indonesia.

Di samping penyelesaian RUU, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada masyarakat berpenghasilan rendah. Komitmen ini dibuktikan dengan alokasi dana perlindungan sosial yang nilainya mencapai Rp500 triliun pada tahun 2026.

Ratifikasi Konvensi ILO dan Pembangunan Kampung Nelayan

Pada kesempatan yang sama, Presiden mengumumkan penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Aturan ini merupakan langkah resmi ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188 yang berfokus pada kesejahteraan pelaut perikanan.

Konvensi tersebut mengatur berbagai aspek krusial, mulai dari keselamatan kerja hingga jaminan sosial bagi para awak kapal. "Ratifikasi ini untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di sektor perikanan," ujar Presiden.

Pemerintah juga menyiapkan program peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir melalui target pembangunan 1.386 kampung nelayan pada tahun ini. Program tersebut akan diperluas secara bertahap dengan menyasar ribuan kampung nelayan di seluruh Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.

Selain infrastruktur permukiman, fasilitas pendukung seperti pabrik es dan bantuan kapal juga akan disalurkan demi memacu produktivitas perikanan. Presiden menekankan bahwa rangkaian kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan nelayan.