Kado Manis Presiden Prabowo di Hari Buruh, 10 Kejutan Strategis untuk Kesejahteraan Pekerja
Jakarta - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 menjadi momen bersejarah bagi kaum pekerja di seluruh penjuru tanah air. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung pada puncak peringatan hari buruh di Monument Nasional (Monas), Jakarta pada Jumat (1/5). Secara resmi Presiden mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang menjadi kado nyata dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan perlindungan hukum bagi buruh, nelayan, hingga pengemudi daring.
Salah satu terobosan paling progresif adalah terbitnya Perpres 27/2026 yang mengubah peta perlindungan bagi pekerja sektor kemitraan. Kini, para pengemudi ojek daring dan layanan online lainnya tidak lagi sekadar menjadi mitra tanpa jaminan, melainkan wajib mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan serta Jaminan Kecelakaan Kerja. Tidak hanya itu, skema pembagian pendapatan kini diatur lebih adil dengan porsi minimal 92 persen untuk pengemudi, yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan harian mereka secara signifikan.
Pemerintah juga mengambil langkah tegas dalam membatasi penggunaan tenaga kerja alih daya melalui Permenaker 7/2026 yang memperketat sistem outsourcing hanya pada enam sektor pekerjaan tertentu. Sebagai benteng pertahanan bagi pekerja yang menghadapi ketidakpastian ekonomi, Presiden juga telah membentuk Satgas PHK melalui Keppres 10/2026 yang secara khusus bertugas melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap buruh yang terancam pemutusan hubungan kerja sepihak.
Di sektor infrastruktur dan fasilitas hidup, pemerintah memprioritaskan pembangunan satu juta hunian layak per tahun yang berlokasi strategis di dekat kawasan industri dan pengembangan 10 Kota Baru yang dilengkapi fasilitas rumah sakit serta sekolah. Guna mendukung keberlangsungan keluarga pekerja, pembangunan fasilitas penitipan anak atau daycare di lokasi kerja mulai masif dilakukan. Selain itu, akses permodalan kini dipermudah melalui kredit rakyat via Bank Himbara dengan bunga rendah maksimal lima persen per tahun untuk memperkuat ekonomi keluarga buruh.
Sektor kelautan juga mendapat perhatian serius dengan target pembangunan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih yang diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan nelayan hingga 70 persen. Perlindungan hukum bagi para pelaut dan awak kapal perikanan pun semakin kuat setelah diterbitkannya Perpres 25/2026 sebagai hasil ratifikasi konvensi internasional ILO 188, yang memastikan standar keamanan dan hak-hak pelaut terlindungi dengan baik.
Sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap sejarah perjuangan buruh di Indonesia, pemerintah meresmikan Museum Perjuangan Buruh Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Langkah simbolis ini dibarengi dengan komitmen nyata untuk menyelesaikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan pada tahun ini. Agenda besar tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang lebih kuat dan modern dalam menyeimbangkan hak serta kewajiban antara pekerja dan pengusaha di masa depan.