Pemerintah Percepat Revitalisasi Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Pemerintah berfokus mempercepat program revitalisasi fisik sekolah dan peningkatan mutu pembelajaran sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Komitmen ini ditegaskan dalam forum diskusi di Jakarta pada Kamis (30/4/2026), yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta pemangku kebijakan pendidikan. Program tersebut dijalankan menyambut momentum Hari Pendidikan Nasional guna memastikan perbaikan infrastruktur dibarengi dengan kualitas mengajar yang mumpuni.

Ketua Tim Relasi Media Direktorat Ekosistem Media Kemkomdigi, Astrid Ramadiah Wijaya, menyebut forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan media. "Momentum Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremoni, tetapi ruang refleksi bersama untuk memastikan arah transformasi berjalan tepat sasaran," ujarnya.

Capaian dan Target Revitalisasi Sekolah

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengungkapkan capaian signifikan dari program ini. Pada tahun 2025, pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 16 ribu satuan pendidikan, yang berarti meningkat sekitar 54 persen dari target awal.

Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun hingga Rp14 triliun. Dana tersebut dialokasikan guna merehabilitasi sekitar 10.722 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Sumatra dan Aceh.

Prioritas pembangunan difokuskan pada wilayah terdampak bencana, kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan kerusakan berat. Selain pembangunan ruang kelas, intervensi juga mencakup penyediaan sarana air bersih dan penataan lingkungan agar sekolah semakin aman bagi siswa.

Dampak Ekonomi dan Kualitas Pembelajaran

Pendekatan revitalisasi secara swakelola ternyata memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa dana yang dikelola langsung oleh sekolah berdampak positif pada usaha kecil di sekitarnya.

Setiap proyek revitalisasi rata-rata mampu menyerap sekitar 34 tenaga kerja lokal dari lingkungan setempat. Selain efisiensi biaya, pelibatan masyarakat ini juga mendorong rasa kepemilikan sehingga pemeliharaan fasilitas pendidikan dapat dilakukan lebih optimal oleh komunitas.

Di sisi lain, Ketua Umum PB PGRI sekaligus Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, mengingatkan bahwa revitalisasi fisik wajib diikuti peningkatan aspek pembelajaran. Infrastruktur baru harus menjadi fondasi kuat untuk mendorong perubahan pola pikir serta kapasitas profesional para guru di ruang kelas.

Unifah menekankan pentingnya pendampingan guru yang berkelanjutan serta penyederhanaan beban administrasi. Dengan langkah tersebut, guru dapat lebih fokus berinteraksi dengan siswa, memanfaatkan fasilitas yang ada, dan menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif serta berdaya saing.