Komisi Informasi Pusat Perkuat Peran Media untuk Dorong Transparansi Publik

Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan pentingnya peran media massa sebagai aktor utama pendorong keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Penegasan tersebut disampaikan oleh KIP dalam acara Diskusi Media yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis, 29 April 2026.

Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKP) KIP, Samrotunnajah Ismail, menyatakan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan tidak bisa berjalan tanpa peran media. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung sekaligus pengawas badan publik.

Landasan penting dalam menjamin hak masyarakat ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang yang telah memasuki usia 18 tahun tersebut hadir untuk memastikan publik memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan.

Tantangan Media di Era Digital

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari derasnya arus disinformasi hingga tuntutan kecepatan publikasi. Oleh karena itu, insan pers dituntut untuk tetap menjaga akurasi, etika, dan tanggung jawab dalam setiap produk jurnalistiknya.

"Media harus tetap menjunjung tinggi integritas di tengah tekanan kecepatan informasi. Ini menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga," tegas Samrotunnajah. Diskusi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara KIP, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan insan pers.

Ruang Dialog dan Rekomendasi

Ketua Tim Umum, Indah Pujirahayu, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman media terkait implementasi keterbukaan informasi. Diskusi tersebut sekaligus menjadi ruang dialog strategis guna mengidentifikasi berbagai tantangan komunikasi di era digital.

Langkah penguatan peran media ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui forum ini, KIP berharap media terus menjadi pilar utama demokrasi yang mampu menjaga kualitas informasi publik.