Mensos Pastikan Lulusan Sekolah Rakyat Bebas Pengangguran

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh lulusan Sekolah Rakyat di Indonesia bebas dari pengangguran dan siap menjadi agen perubahan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara "Menuju Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat" yang digelar di Jakarta pada Rabu (29/4/2026).

Menurut Mensos, pemerintah telah menyiapkan dua jalur utama bagi para lulusan guna memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Kedua jalur tersebut difokuskan pada penguatan akademik dan peningkatan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan minat para siswa.

Fasilitas Jalur Akademik dan Keterampilan

Bagi lulusan yang memiliki kemampuan akademik mumpuni, pemerintah akan memfasilitasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Seluruh perguruan tinggi negeri hingga perguruan swasta, seperti Universitas Ary Ginanjar, menyatakan siap menerima para lulusan program ini sejak dini.

Selain jalur akademik, siswa yang berminat menjadi pekerja terampil akan langsung diarahkan untuk mengikuti program pelatihan keterampilan kerja khusus. Pelaksanaan program ini akan disinergikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mendorong para siswa berprestasi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk masuk dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Garuda. Langkah strategis ini sejalan dengan fokus pemerintah yang tengah memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.

Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat

Saat ini, tercatat ada 93 gedung permanen Sekolah Rakyat yang sedang dalam proses pembangunan di berbagai kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan ini bertujuan untuk menggantikan gedung pendidikan sementara yang selama ini meminjam aset milik pemerintah pusat maupun daerah.

Mensos menargetkan sekitar 69 persen pembangunan gedung tersebut akan tuntas pada bulan Juli mendatang agar dapat digunakan sebagai lokasi pembelajaran pertama. Sementara itu, sekitar 24 persen fasilitas pendidikan lainnya diharapkan sudah dapat berfungsi secara optimal dalam waktu dekat.

Program Sekolah Rakyat merupakan sebuah inisiatif prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya diatur secara resmi dalam Perpres Nomor 120 Tahun 2025. Hingga saat ini, pemerintah mencatat sudah ada 166 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi aktif di berbagai wilayah Indonesia.